PEKANBARU (SegmenNews.com)- Dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, faktor anak daerah akan dijadikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai prioritas yang akan diterima.

Hal itu ditegaskan Gubernur Riau H Annas Maamun, menurutnya tidak mungkin orang luar yang bekerja di Riau, sementara di Riau sendiri masih banyak yang belum bekerja ataupun mengharapkan bisa menjadi PNS.

“Anak daearh disini adalah mereka yang ber KTP Riau, jadi walaupun sukunya Minang, Jawa, Batak, dan lainnya, tapi sudah memiliki KTP Riau, maka ia dikatakan sebagai orang Riau,jangan pula orang dari daerah luar Riau yang didrop kesini,” kata Gubri Annas, Rabu (20/8/2014).

Bahkan, untuk Daerah Kabupaten dan Kota pun, Gubri Annas menegaskan agar yang diakomodir oleh daerah adalah mereka yang ber KTP daerah setempat.

“Misalnya Rokan Hilir, ya orang Rohil yang diterima, Kampar, ya, orang Kampar, jangan orang KTP Pekanbaru dan lainnya. Kalau untuk PNS Pemprov Riau, itu semua orang yang ber KTP Riau boleh,” pungkasnya.

sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Muhammad Guntur dihari yang sama menyebut, pemberlakuan persyaratan seperti itu menurut Guntur lebih kepada mengakomodir anak-anak daerah untuk bisa mengabdi didaerahnya sendiri, dan juga untuk terus mengurangi angka pengangguran.

Karena Guntur menyebut, hal yang sama juga dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) cabang Pekanbaru Riau, yang dalam merekrut pegawai menjadikan anak daerah sebagai salah satu syarat.

“Jadi BI itu dalam menerima pegawai mereka tetap berpegang dimana ia beroperasi, artinya anak-anak daerah tempat mereka beroperasi yang diutamakan untuk diterima, jadi kenapa Riau tidak bisa seperti itu,” tegasnya lagi.

Guntuk menambahkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini Pemprov Riau tentunya juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). “Seleksi administrasi dengan berkas juga akan dilakukan secara langsung, terutama terkait KTP si pelamar,” ungkapnya.***(ur)

PEKANBARU (SegmenNews.com)- Sebanyak 70 pintu rumah kos-kosan dijalan di Jalan Puyuh, Kecamatan Sukajad Pekanbaru, Riau di eksekusi, Rabu (20/8/14).

Pembongkaran di gelar oleh tim yustisi ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Terbukti Dari 6 meter bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) hanya 4 meter saja yang dieksekusi, Rabu (20/8/14).

Ratusan personil dari gabungan Tim Yustisi Pekanbaru tiba dilokasi sejak pagi sekitar pukul 08:30 WIB dengan membawa alat berat jenis eskavator, Tim mulai melakukan pembongkaran, setelah sebelumya sempat melakukan pertemuan dengan pihak pemilik bangunan.

Anehnya, eksekusi yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari tersebut seakan sudah “dikondisikan” antara sipemilik bangunan dengan Dinas Tata Ruang Bangunan (Distarubang) Kota Pekanbaru. Pasalnya, sebelum melakukan pemotongan Satpol PP Pekanbaru menerima surat dari Disatrubang, yang berisikan pemberian dispensasi agar tidak seluruhnya bangunan yang melaggar GSB itu dieksekusi.
“Hari ini sesuai janji saya, Tim Yustisi melakukann pembongkaran. Nah karena ada surat dari Tata Kota (Distarubang, red) bahwa mereka memberikan dispensasi sepanjang 4 meter. Suratnya tadi pagi kita terima. Kalau mau tau kenapa ada dispensasi, tanya sama Distarubang,” ujar Plt Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru, Azharisman Rozie, saat memimpin pembongkaran.

Eksekusi yang tidak maksimal itu, turut disesalkan warga sekitar. Karena menurut informasi yang diperoleh, sejak awal pembangunan kos, sipemilik sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi.

“Pekerjanya juga tidak ada dari warga tempatan. Belum lagi limbah pekerjaan bangunan berceceran ke bangunan sekitar. Jangan seperti inilah pemerintah. Kok ada istilah dispensasi,” kata E (57) dengan nada kesal.

Sementara itu, terkait adanya pemberiaan dispensasi, KadisTarubang Pekanbaru, Firdaus Ces, sama sekali tidak dapat dijumpai diruang kerjanya. Bahkan saat mencoba menghubungi, beliau tidak mengangkat.

“Oh maaf, saya tidak berani menjawab masalah itu. Tanya langsung sama Pak Kadis, saya tidak bisa berkomentar,” elak Kabid Pendataan Distarubang Pekanbaru, Taufik Azhari.

Untuk sisa bangunan tersebut, sipemilik kos yang diwakili Jefri, telah membuat surat pernyataan, yang berisi pihaknya akan membongkar sisa 2 meter lagi, terhitung sejak hari ini hingga minggu kedua Bulan September.***(ur)

PEKANBARU (SegmenNews.com)- Walikota Pekanbaru H Firdaus MT menyebutkan bahwa Koperasi salah satu bentuk solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu masyarakat harus memupuk kebersamaan berkoperasi sejak dini.

Hal tersebut disampaikannya diacara peringatan Hari Koperasi ke-67 tahun 2014 tingkat Provinsi Riau, di halaman Kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (20/8/2014).

“Dengan berkoperasi, kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling bantu membantu di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, usia koperasi di Riau sudah genap 67 tahun. Kita berharap, di usianya yang sudah cukup tua ini, pengelola koperasi bisa semakin maksimal dalam mensejahterakan anggota,” harap walikota.

Dijelaskannya, Pemko Pekanbaru telah berkomitmen untuk memajukan koperasi, bukan hanya di tingkat masyarakat saja, akan tetapi juga telah masuk ke dalam lingkungan sekolah.

“Dengan dibinanya tradisi dan semangat koperasi sejak di bangku sekolah, seperti kebiasaan menabung, saling tolerasi dan kemandirian, maka akan bisa membentuk pribadi yang kuat dan bisa bersaing dengan pesatnya kemajuan dunia,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru Destrayani Bibra, mengatakan dalam peringatan hari koperasi bisa menjadi momentum untuk meningkatkan semangat berkoperasi. Berdasarkan data yang dimiliki, sebutnya, dari 900 koperasi yang ada hanya 300 diantaranya yang terbilang sehat.

“Karena itu, mari dengan semangat koperasi ini kita tingkatkan semangat koperasi, dan tahun 2015 mendatang kita targetkan 500 koperasi sehat ada di Pekanbaru,” ucapnya.***(chir/ur)