PEKANBARU (RS) Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyatakan pemerintah gagal melindungi tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri. Todung mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI jika tidak mampu memberikan perlindungan hukum.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Todung Mulya Lubis usai menjadi pembicara dalam seminar bertema ‘HAM dan akses to justice bagi kaum marjinal’ di Pekanbaru, Riau, Selasa (21/6).

“Pemerintah gagal melindungi TKI. Masa pemerintah tidak tahu Ruyati sudah dieksekusi. Baru tahu setelah Migrant Care mengungkap ada TKI dihukum mati,” kata Todung.

Alumnus SMP 4 Pekanbaru ini menyanyangkan lemahnya pengawasan Kementerian Luar Negeri terhadap tenaga kerja di luar negeri. Akibatnya, kasus kekerasan hingga hukuman mati yang dialami TKI terus terjadi.

“Kalau pemerintah masih mau mengirim TKI, harus ada program bantuan hukum yang tersedia bagi mereka,” ujar Todung.

Sebab, jelas Todung, peradilan di luar negeri seperti Arab Saudi tertutup sehingga sulit bagi TKI mendapat keadilan. Ia minta pemerintah proaktif membela TKI yang bermasalah di luar negeri, bukan hanya menunggu laporan kedutaan besar.

Terakhir, hukuman mati dialami Ruyati, TKI asal Bekasi yang dihukum pancung di Arab Saudi. Menurut Todung, pemerintah gagal karena buruknya birokrasi dan sistem perlindungan TKI di negara yang mempekerjakan mereka.

Selain itu, pemerintah juga tidak punya kredibilitas karena juga memberlakukan hukuman mati dalam peradilan nasional. Praktisi hukum ini minta pemerintah menghentikan pengiriman TKI jika tidak sanggup melindungi hak-hak mereka.

“Bagaimana mungkin kita dihargai secara hukum di luar negeri, sedangkan bangsa ini sendiri memberlakukan hukuman mati,” tegas Todung. (asr)

PEKANBARU (RS) Puluhan pedagang berunjuk rasa di Markas Polresta Pekanbaru, Jl Ahmad Yani, Senin (20/6). Pedagang mendesak polisi menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap rekan mereka.

Sekitar 20 pedagang yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia Riau menggelar aksi di halaman Markas Polresta Pekanbaru. Pengunjuk rasa menuntut polisi menangkap pelaku pelecehan seksual wanita pedagang jagung di Bandar Serai, Jl Sudirman, Pekanbaru.

Dalam kasus ini, orang yang diduga pelaku pelecehan seksual Riski masih bebas. Polsek Bukit Raya malah menahan Riduan, warga yang berusaha melindungi pedagang. Riduan ditahan dengan tuduhan menganiaya Riski.

Menurut Ketua DPW Serikat Rakyat Miskin Indonesia Riau Agun Zulfaira, polisi berlaku diskriminatif dalam menyelidiki kasus pelecehan seksual ini. Sebab, polisi menahan warga yang melindungi pedagang. Sementara orang yang diduga melakukan pelecehan seksual masih bebas.

“Kami menuntut keadilan. Kenapa pelaku pelecehan masih bebas. Sedangkan rekan kami ditahan atas tuduhan penganiayaan,” kata Agun.

Penyidik Polresta Pekanbaru Aiptu Viktor menyatakan pihaknya belum menemukan bukti tindak pidana pelecehan seksual terhadap pedagang. Sedangkan kasus penganiayaan sudah cukup bukti dan saksi sehingga tersangkanya Riduan langsung ditahan. “Dalam penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual, ada perbedaan pendapat antar saksi. Sehingga sampai sekarang tidak ada alat bukti yang kuat,” kata Viktor. (asr)

ROKAN HULU (RS) Anggota Polres Rokan Hulu menangkap tersangka kasus pembunuhan pasangan suami istri di Rokan Hulu, Riau. Tersangka melakukan aksinya karena dendam.

Polisi menangkap Suryanto di sebuah rumah, tengah kawasan hutan lindung Kabupaten Batang Hari, Jambi, Sabtu (18/6). Tersangka langsung dibawa ke Markas Polres Rokan Hulu. Kaki Suryanto terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri.

Tersangka membunuh pasangan suami istri, Kartodinomo dan Supini di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, 28 Mei 2011. Setelah membunuh, Suryanto mencuri uang Rp1 juta dan perhiasan korban.

Tersangka melarikan diri ke Rokan Hilir, Pekanbaru dan Jambi. Polres Rokan Hulu menyimpulkan sementara motif pembunuhan ini karena latar belakang dendam tersangka pada korbannya.

Di depan polisi, Suryanto mengaku sakit hati terhadap Kartodinomo. Tersangka kesal karena dihina dan terus ditagih utangnya Rp200 ribu. Karena dendam, Suryanto memukul Kartodinomo dan Supini dengan kayu hingga tewas. “Saya kesal pada mereka. Makanya saya nekad,” kata Suryanto. (des)

PEKANBARU (RS) Dua jadwal keberangkatan pesawat tertunda akibat kabut tebal di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Minggu (19/6) pagi. Penundaan dilakukan karena jarak pandang di landasan pacu bandara internasional tersebut hanya 300 meter.

Menurut Air Duty Manager PT Angkasa Pura II Pekanbaru Guritno, dua pesawat yang ditunda keberangkatannya masing-masing maskapai Garuda rute Pekanbaru-Jakarta dan Lion Air rute Pekanbaru-Jakarta.

“Seharusnya kedua pesawat berangkat pukul 7.00 WIB. Namun ditunda menjadi 8.00 WIB. Saat ini situasi bandara sudah normal,” kata Guritno.

Gangguan aktivitas penerbangan menyebabkan puluhan penumpang menunggu satu jam di bandara. Mereka akhirnya berangkat setelah jarak pandang normal, di atas 1.000 meter. Guritno mengungkapkan kabut tebal yang menutupi bandara berasal dari embun dan asap. (asr)

KAMPAR (RS) Sebuah rumah dan mobil diduga dibakar orang tidak dikenal di Kabupaten Kampar, Riau. Menurut warga, pembakaran ini dipicu kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Saya curiga karena mendengar ada suara langkah kaki sebelum kebakaran,” kata pemilik rumah Rosidin Daud, Minggu (19/6).

Rumah Rosidin di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar musnah dilalap api, Rabu (15/6). Kebakaran menyisakan puing-puing bangunan dan rongsokan besi. Rosidin mengaku gagal menyelamatkan harta benda. Saat kejadian, ia terlambat memadamkan api sehingga kebakaran menghanguskan seluruh isi rumah dan mobilnya, termasuk uang upah petani Rp150 juta.

Rosidin menduga rumahnya sengaja dibakar orang tidak dikenal. Buktinya setelah kebakaran, Rosidin menemukan dua jerigen berisi bensin di sekitar lokasi. Menurut pengusaha kelapa sawit ini, pembakaran dilakukan untuk meneror warga Desa Kota Garo.

Warga mengaku resah sejak muncul kasus sengketa lahan dengan sebuah perusahaan perkebunan di desa mereka. Sementara Polsek Tapung, Kampar masing menyelidiki peristiwa ini dan memeriksa sejumlah saksi. (asr)

INDRAGIRI HULU (RS) Tujuh ahli waris korban kecelakaan maut di Kabupaten Pelalawan, Riau menerima santunan dari PT Jasa Raharja Riau. Suasana haru mewarnai penyerahan santunan untuk keluarga korban di Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Kepala PT Jasa Raharja Riau Eko Priyono, ahli waris yang menerima santunan terdiri dari tujuh keluarga korban meninggal dunia. Masing-masing ahli waris korban meninggal dunia menerima Rp25 juta. Sedangkan seorang korban luka-luka mendapat santunan Rp10 juta.

“Total santunan yang diserahkan PT Jasa Raharja Rp175 juta untuk tujuh keluarga korban meninggal dunia,” kata Eko, Sabtu (18/6).

Korban meninggal dunia terdiri dari enam penumpang minibus rute Air Molek-Pekanbaru dan seorang pengendara sepeda motor. Penumpang minibus yang tewas masing-masing Juhendra, Febrian Dwi, Ali Bertini, Rifat, Nurul Triana dan Susi Apriani. Sedangkan seorang pengendara sepeda motor yang juga meninggal dunia bernama Aprizal.

Salah seorang ahli waris, Lasrena tidak mampu menahan sedih saat menerima santunan PT Jasa Raharja Riau. Lasrena kehilangan suami yang bernama Rifat dan seorang anaknya, Nurul Triana. Kedua korban merupakan penumpang minibus rute Air Molek-Pekanbaru.

“Saya tidak menyangka kejadian ini menimpa suami dan anak saya. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Jasa Raharja,” kata Lasrena.

Kecelakaan maut di Desa Setia, Kecamatan Bandar Sikijang, Pelalawan terjadi 14 Juni 2011. Polres Pelalawan masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Namun dugaan sementara tabrakan minibus dengan truk pengangkut minuman ini akibat kelalaian pengemudi. (asr)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2010 senilai Rp4,2 triliun wajar tanpa pengecualian (WTP). Penilaian ini ditegaskan anggota BPK Rizal Djalil di lantai 8 Kantor Gubernur Riau, Jumat (17/6).

Sebelumnya, hasil audit BPK tersebut diserahkan kepada DPRD Riau. Dalam keterangan pers, BPK menyatakan tidak ada masalah dalam penggunaan dana APBD. Laporan BPK ini sekaligus membantah isu penyimpangan keuangan daerah yang mencuat di media massa. Antara lain, penggunaan dana bantuan sosial yang disinyalir menyimpang untuk kepentingan politik tertentu.

Aneh bin ajaib. Itulah laporan BPK. Hasil audit setiap tahun yang diungkapkan selalu wajar-wajar saja. Tidak ada kesalahan prosedur, apalagi indikasi korupsi. Pokoknya, Pemerintah Provinsi Riau bekerja sesuai aturan.

Masyarakat memang sulit membuktikan penyelewengan uang mereka yang dikuasai pemerintah. Namun, bau anyir kecurangan tetap tercium, menyebar kemana-mana. Contohnya, dana miliaran rupiah yang disedot PT Riau Air hampir setiap tahun. Apakah benar penggunaannya selama ini?

PT Riau Air menjadi tanda tanya karena perusahaan daerah ini rugi melulu, bahkan sampai sekarang tidak beroperasi sejak April 2011. Padahal uang rakyat mengucur deras ke bisnis penerbangan tersebut selama delapan tahun.

Lebih aneh, pemerintah daerah masih akan menggelontorkan lagi dana Rp15 miliar untuk PT Riau Air. Meski hidup segan mati tak mau, Riau Air tetap mendapat suntikan dana. Tidak profesional, tapi tetap dipertahankan. Opini pun berkembang, kucuran APBD untuk maskapai tersebut seperti membuang garam ke laut. Hilang dan menguap begitu saja.

BPK pun tidak berniat melakukan audit investigasi untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi dalam BUMD itu. Riau Air hanya diberi ‘catatan.’ Padahal indikasi ketidakberesan manajemen terang benderang.

Laporan BPK yang tidak istimewa ini sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi aparatur daerah. Baik-baik saja, tidak ada masalah, tahu-tahu aparat hukum menemukan korupsi. Kemarin, BPK mengekspos laporan keuangan daerah akuntabel. Tapi tidak mustahil, kebobrokan penggunaan APBD terbongkar di masa mendatang.

Contoh nyata kasus ini sudah ada. BPK menyatakan APBD Kabupaten Bengkalis selalu wajar. Ternyata, belakangan DPRD setempat mengungkapkan penyelewengan dana Rp103 miliar untuk proyek Al Zaytun di Pulau Rupat, dan itu terjadi sejak 2003. Lalu pertanyaannya, apa sih kerja auditor BPK?

Laporan BPK seperti hantu. Di lantai 8, tidak kelihatan kebocoran APBD. Namun di luar gedung megah ini, rakyat merasakan keprihatinan. Rakyat terus bertanya, untuk apa uang mereka dihabiskan? Gubernur Riau Rusli Zainal boleh gembira dengan wajar tanpa pengecualian. Faktanya APBD belum menyentuh penduduk miskin. Potret kemelaratan telanjang di depan mata, infrastuktur jalan memprihatinkan, sekolah rusak dimana-mana. Mengerikan !

Penulis : Vitra AR (Pemimpin Redaksi Riauspot.com)

PEKANBARU (RS) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau akan menggelar musyawarah provinsi (musprov), 23-25 Juli 2011. Salah satu agenda dalam musyawarah ke-5 tersebut adalah pemilihan Ketua Umum Kadin Riau periode 2011-2016.

Menurut Wakil Ketua Steering Comitte Musprov Kadin Riau Viator Butar-Butar, panita juga akan menggelar seminar, pameran usaha menengah kecil mikro (UMKM) dan kegiatan sosial. Viator menyatakan dalam seminar, Kadin Riau akan mengundang tujuh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Diantaranya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

“Kita akan membedah masalah industri dan prospek bisnis di Riau. Saya kira kegiatan ini menarik untuk bahan masukan bagi dunia usaha,” kata Viator, Jumat (17/6).

Musyawarah yang bertema ‘Meningkatkan peran dan fungsi Kadin Riau untuk akselarasi pembangunan daerah’ diikuti peserta yang berasal dari pimpinan Kadin se-Riau. Peserta yang memiliki hak suara untuk pemilihan ketua umum adalah fungsionaris 12 Kadin se-Riau dan asosiasi. Viator mengungkapkan sampai saat ini, belum ada nama calon ketua umum yang muncul.

Namun, ia menyebut figur yang berpeluang maju, antara lain Nasir Day, Rida K Liamsi dan Raja Ali. “Kadin Riau akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi di Riau,” ujar Viator. (asr)

SIAK (RS) Meskipun sudah berumur ratusan tahun, Istana Siak di Kabupaten Siak, Riau masih terlihat berdiri kokoh. Istana dengan arsitektur perpaduan Arab dan Eropa ini menjadi saksi kejayaan kerajaan Melayu di masa lalu.

Istana Siak dibangun tahun 1889 masehi. Raja Siak yang mendirikan istana ini bernama Sultan Assayyaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin.

Sultan membangun istana di Kota Siak Sri Indrapura, sekaligus pusat Kerajaan Siak di masa itu. Istana Siak bergaya Arab, Eropa dan Melayu karena Sultan Syarief Hasim adalah seorang keturunan Arab dan Melayu, tertarik pada arsitektur negara Eropa yang pernah dikunjunginya.

Dalam Istana Siak masih tersimpan benda-benda peninggalan Sultan Siak pertama sampai sultan ke-12. Antara lain foto sultan ke-12, Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin. Sultan Syarif Kasim menjadi raja Siak terakhir, memerintah dari tahun 1915 sampai 1946.

Benda pusaka yang menarik banyak pengunjung adalah alat musik komet. Konon, alat musik sejenis gramafon ini hanya tinggal dua di dunia, yakni ada di Siak dan Jerman sebagai negara yang memproduksinya.

Dari piringan baja komet mampu mengalun musik instrumental karya komponis dunia seperti Bethoveen, Mozart, Strauss dan Sebastian Bach. Komet dibawa Sultan Syarief Hasyim dari lawatannya di Jerman ke Siak tahun 1896.

Kursi singgasana dan replika mahkota Sultan Siak juga masih bisa dilihat di ruang tengah istana. Mahkota kebesaran ini dipakai pertama kali oleh Sultan Siak ke-10. Mahkota aslinya tersimpan di museum nasional Jakarta, terbuat dari emas dan permata.

Benda bersejarah lain yang juga bisa dilihat misalnya, meriam perjuangan rakyat Siak untuk menghadapi Belanda, perlengkapan makan para bangsawan, brangkas kekayaan raja dan keturunannya serta gramafon.

Saat ini, Istana Siak dan ratusan benda pusaka di dalamnya dikelola Yayasan Amanah Sultan Syarif Kasim. Pengurusnya terdiri dari keturunan Sultan Siak. Salah seorang pengurus yayasan, Syarifah menolak Istana Siak dikelola Pemerintah Kabupaten Siak karena statusnya masih milik keluarga kerajaan.

“Kami tidak akan pindah dari komplek istana ini. Sultan tidak pernah menyerahkan istana kepada pemerintah,” kata Syarifah, beberapa waktu lalu.

Bangunan-bangunan yang berdiri kokoh di lingkungan Istana Siak, antara lain rumah pribadi sultan dan kapal kato yang digunakan Sultan Syarim Kasim untuk mengunjungi rakyatnya. Nah, jika anda tertarik melihat sisa kerajaan Melayu ini, lokasinya bisa ditempuh melalui jalan darat, sekitar tiga jam perjalanan dari Pekanbaru. (asr)

PEKANBARU (RS) Mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan batal menggelar unjuk rasa menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jumat (17/6). Pembatalan ini dilakukan setelah mahasiswa berdialog dengan Polda Riau dan Korem 031 Wirabima.

Menurut Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau Agung Nugroho, sebenarnya unjuk rasa sudah direncanakan sejak Kamis (16/6). Namun, dialog dengan pimpinan Polda Riau menyepakati aksi dibatalkan.

Agung menambahkan Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein akan melakukan pertemuan dengan elemen kampus dan LSM, pekan depan. Dalam pertemuan itu akan dibicarakan mengenai tuntutan masyarakat. Di antaranya, tentang surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pembalakan liar 14 perusahaan, kasus penangkapan warga di Kabupaten Meranti dan penertiban Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 327/ 2009 tentang izin pengelolaan hutan untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

“Sebenarnya tiga masalah ini akan kami tanyakan ke Kapolri. Namun, setelah dialog disepakati dibahas dengan Kapolda Riau saja,” kata Agung.

Sementara itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru Davitra menyebutkan menjelang aksi, polisi belum mengeluarkan izin unjuk rasa. Davitra dan beberapa aktivis HMI Pekanbaru sudah berada di Jl Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Namun, karena unjuk rasa batal, mereka membubarkan diri. (asr)