Jakarta (Segmennews.com)- KPK menilai model perumusan APBD terkesan tidak efektif. KPK meminta agar dilakukan riset menyeluruh sebelum merumuskan pos anggaran dalam APBD.
“KPK mendorong supaya perlu dilakukan grounded research untuk merumuskan APBD,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam perbincangan, Kamis (8/11/2012).
Menurut Busyro dengan dilakukannya riset awal itu, nanti akan dapat dipetakan secara jelas mengenai prioritas anggaran suatu daerah. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini juga menggarisbawahi, dalam riset yang sedang digalakkan KPK itu, juga harus merangkul unsur elemen masyarakat.
“Jadi dalam riset itu perlu ada unsur Pemda, BPKP, KPK dan civil society organisation, di dalamnya juga terdapat unsur kampus. Ini yang menjadi program kami,” papar Busyro.
Pria asal Yogyakarta ini mengatakan, dengan adanya unsur LSM atau perwakilan masyarakat, maka perumusan APBD bisa benar-benar dipantau dan diharapkan perutukannya dapat tepat sasaran.
“Sehingga nantinya, prioritas anggaran suatu daerah itu dapat dipetakan. Jadi APBD itu bisa benar-benar efektif peruntukannya untuk rakyat,” sambung mantan Ketua Komisi Yudisial ini.
Menurut Busyro, program menggandeng unsur masyarakat atau LSM ini sebenarnya sudah dimulai pada periode jilid II. Namun pada periode III ini program ini terus dimatangkan, khususnya untuk pengawalan APBD.
“Karena di periode dua, benih pikiran untuk menggandeng civil society itu memang sudah muncul,” tutur Busyro. Sayangnya Busyro masih belum tahu kapan pendampingan KPK untuk Pemda ini akan mulai dilakukan. (dtc/snc)
