Pekanbaru (SegmenNews.com)- Menuju sebuah perusahaan Daerah yang sehat dan bisa bersaing kedepan, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan menandatangani kesepakatan kerjasama atau MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“PD Pembangunan merasa perlu membuka diri untuk di bimbing oleh BPKP dalam mengelola keuangan agar tidak terus terpuruk seperti selama ini,” kata Direktur PD Pembangunan, Heri Susanto, Selasa (17/6) di Kantor Walikota.
Kata Heri Proses ini sudah di mulai tahun 2012 lalu namun baru intensif di lakukan Februari 2014. Katanya sejak kepemimpinannya Selama 2 tahun ini PD terus berbenah, dari segi usaha, namun tanpa adanya pendampingan pihak berwenang dalam hal ini BPKP keberhasilan ini jadi bumerang bagi PD.
“PD didirikan sesuai perda no .10th 1988, yang tugasnya mengurusi bus kota, kuliner, travel dll. Kami melihat unit-unit usaha yang ada ini membenani PD. Makanya kami membuka diri saat ini untuk di bimbing BPKP,” terang Heri.
Menurut Heri saat ini ada 7 unit usaha yang sedang di geluti PD. Trans Metro, Danau buatan, Negosiasi pembelian gas ke BPN, dalam rangka bahan bakar pembangkit listrik di Riau, SPBU, Pasar Induk. “Kami terkendala di SDM mudah-mudahan dengan bimbingan BPKP Perusahaan kami bisa bersaing lagi kedepan. Karena dengan tata kelola perusahaan yang baik kami bisa terhindar dari hal-hal yang ditakutkan,” terangnya lagi .
Kepala BPKP Propinsi Riau, Panijo, usai MoU mengatakan ini adalah awal yang sangat bagus. Pasalnya Perusahaan Daerah yang letaknya jauh seperti Siak dan Dumai sudah lebih dulu melakukannya, sementara PD Pekanbaru sebagai tetangga dekat baru memulai.
“Saya sangat senang kalau perusahaan daerah di pekanbaru meminta menjadi patner. Siak dan Dumai juga lagi semangat menjadi perusahaan daerah yang maju,” ujarnya.
Katanya memang banyak ditemukan perusahaan daerah diawal pembentukan semangat menggebu-gebu, tetapi akhirnya tidak berhasil. “Perusahaan daerah yang usahanya juga disamping pemerintah juga bergerak dengan swasta. Kita ingatkan hati-hati. Karena persaingan dengan swasta itu sulit, sebab swasta punya modal berapapun sanggup,” sarannya.
Ia menambahkan, Sehat atau tidaknya sebuah perusahaan Daerah tergantung hal pengembangan dan tata kelola perusahaan, tujuan tata kelola menuju fisikli lebih bagus dan PD selamat tidak tersangkut hukum. Ini tentunya harus sesuai akuntabilitas baik, resposibilitasnnya terpenuhi.
Walikota Pekanbaru. Firdaus MT, mennyatakan Pemko memiliki mimpi. PD pembangunan yang ada tidak hanya sama dengan PD lainnya tetapi bisa menghasilkan PAD. “Makanya PD harus kreatif, karena kita bersaing dengan swasta murni. PD juga sudah diingatkan tidak menggunakan APBD kecuali transportasi, itupun subsidi. Pemko akan bayar subsidinya setelah ada audit BPKP,” tegas Wako.***(chir)
