Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Rokan Hulu, menggelar aksi unjuk rasa, memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meminta Presiden RI Jokowi turun dari jabatanya.
Aksi berlangsung di Taman Kota Pasir Pengaraian, Senin (24/11/2014) dikoordinatori Ketua HMI Rokan Hulu, Syukri, mereka menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan modus menggunakan tri kartu sakti, dinilai tidak tepat malah dengan naiknya BBM rakyat makin sengsara.
Sorak Syukri dengan naik harga BBM, ber efek domino pada naiknya kebutuhan masyarakat, sehingga penderitaan rakyat semakin nyata, kerana rakyat hanya ingin supaya perutnya bisa kenyang dan tidak kelaparan.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menurunkan BBM itu, karena kanaikannya, bisa menghancurkan kehidupan rakyat, aneh kok ketika harga minyka mentah dunia turun, malah pemerintah menaikkan harga BBM.
Puluhan mahasiswa tersebut, mendapat pengawalan yang rapi dari satuan Polres Rokan Hulu melakukan long march ke Kantor DPRD Rokan Hulu, terlihat komunikasi antara mahasiswa dan Polri cukup komunikatif.
Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa ini, dihadapi Anggota DPRD Rokan Hulu, Syahril Topan dari Fraksi PAN, Alfasirin dari Partai Nasdem, Kapolsek Rambah AKP Khaidir, Al-Ustadz Reza dari Partai PPP, termasuk perwakilan dari Partai Golkar, PDI-P dan lainnya.
Mahasiswa tersebut meminta Anggota DPR menggunakan hak interplasi terhadap Presiden Jokowi, sebab sebelumnya PDI-P menolak kenaikan harga BMM, kok sekarang malah menaikannya.
Baik Alfasirin dan Syahril Topan, pihaknya juga tidak mendukung kenaikan BBM, rencana akan melakukan rapat internal terkait aspirasi dari mahasiswa tersebut dan mendesak pemerintah untuk mengawasi bocor migas tersebut.
Pihak legislatif Rokan Hulu ini juga, siap untuk melakukan control konpensasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM, terkait tiga sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), meminta angggota DPRD Rokan Hulu melakukan kontrol terhadap kebijakan, kemudian supaya menyurati pemerintah pusat agar mengembalikan harga BBM kepada yang semula.
Kemudian pengunjuk rasa ini meminta verifikasi data-data penerima tiga kartu tersebut, karena program sebelumnya yang mendapat itu orang-orang kaya, jadi supaya DPRD Rokan Hulu melakukan audit terhadap termasuk penggunaan anggarannya.***(az/di)
