Jakarta (SegmenNews.com)- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Riau menerima DIPA dalam bentuk dana transfer sebesar Rp25.530.828.943.092. Jumlah ini baru alokasi dana transfer dan dana desa. Sementara penyerahan dana untuk sektoral untuk kantor pewakilan kementerian/lembaga pusat di daerah seperti Kementerian Agama Provinsi Riau, Kemenkumham Provinsi Riau, Polda, Kejaksaan Tinggi dan lainnya menyusul melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.
Rincian rekapitulasi alokasi dana transfer dan dana desa tahun anggaran 2015 untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota se-Riau yakni, dana bagi hasil (DBH) pajak Rp3.715.881.197.092, DBH SDA Rp12.103.547.328.000, dana alokasi umum (DAU) Rp6.441.692.390.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp513.549.330.000, dana transfer lainnya Rp.2.526.054.553.000 dan dana desa Rp230.104.145.000 sehingga totalnya RpRp25.530.828.943.092.
Plt Gubri berjanji akan menggunakan anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran demi pembangunan Riau yang lebih maju. “Kami akan gunakan sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya usai menerima DIPA 2015.
Dana yang diberikan pemerintah pusat, menurutnya harus secara maksimal digunakan untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan. Dia juga berkali-kali menegaskan bahwa dirinya akan memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan seperti daerah pesisir.
Dia juga menekankan perlunya memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatan potensi kelautan di Riau. Ini sejalan dengan visi pembangunan Presiden Jokowi yang akan memberikan perhatian lebih kepada sektor maritim.
Kepala Bappeda Provinsi Riau HM Yafiz MM yang ikut mendampingi Andi Rachman menambahkan, DIPA yang diterima Riau sebesar Rp25,5 triliun akan segera diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota di Riau.
“Pekan depan sudah bisa kami serahkan kepada bupati/wali kota di Riau,” ucap Yafiz sembari mengatakan, belum disalurkannya dana untuk sektoral bersamaan dengan dana transfer dan dana desa dikarenakan adanya beberapa Kementerian yang baru dan juga penggabungan.
“Informasi yang kami peroleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan seperti itu. Nanti diserahkan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau,” terang Yafiz.
Jumlah dana transfer dan dana desa tahun 2015 untuk Riau, tambah Yafiz, mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2014 lalu yang menurutnya sekitar Rp24 triliun. “Kalau dibandingkan tahun lalu, ya tentu meningkat. Belum lagi nantinya ditambah dengan dana sektoral yang belum diserahkan,” ulasnya seraya berharap, anggaran ini dapat mempercepat pembangunan di Riau lewat program-program yang baik di semua sektor.***(advertorial/rp)
