Pekanbaru(SegmenNews.com)– Proyek melalui dana APBN sangat rawan diselewengkan, maka Komisi D DPRD Riau akan mengawasi pekerjaan kegiatan pembangunan di Riau. Sebelum terjadi penyalahgunaan oleh oknum pejabat pemerintah maupun kontraktor.
Pengawasan ini dilakukan sejak mulai pelelangan, pelaksanaan dan finishing proyek. Dengan harapan, pengerjaan proyek sesuai dengan gambar (Spek) bangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.
“Proyek menggunakan dana APBN rawan diselewengkan selama ini. Untuk itu kita(Dewan) akan mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek dengan baik, sehingga dugaan penyelewengan ini tidak terjadi,” kata sekretaris Komisi D DPRD Riau Asri Ausar, yang juga mengaku mengawasi proyek APBD, Sabtu (21/3).
Menurut Asri, prinsip keterbukaan dan profesionalisme juga mesti dikedepankan dalam peningkatan pembangunan di Provinsi Riau. Hal ini dinilai perlu, supaya proyek-proyek tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku, profesional dan jauh dari praktik korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).
Sebab kejadian penyimpangan ini sering terjadi, salah satu berasal dari proses perencanaan. Begitu juga dengan proses pelaksanaan. Kadang kontraktor dipaksa untuk memainkan proyek, karena sudah membayar fee tinggi kepada oknum pejabat yang berwenang di proyek tersebut.
Contoh instansi vertikal P2JN, melakukan kegiatan dengan anggaran mencapai Rp600 miliar untuk perbaikan jalan di Riau yang masih proses tender di LPSE di pusat dan bukan di Riau. Meski pelelangan di Pusat dewan tetap mengawasi. Intinya setiap pelaksanaan proyek di Riau, dewan tetap turun tangan memantau demi kepentingan rakyat.
“Pengawasan itu dilakaukan bisa terjun langsung meninjau pelaksanaan proyek kegiatan dan juga memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Melalui program ini, diharapkan tidak ada yang terlibat korupsi di Riau,” ujar Asri.***(alind)
