Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pansus Monitoring dan Perizinan Lahan ini yang bekerja sesuai dengan hati nurani dan kepentingan negara dan daerah, namun tidak didukung oleh beberapa Satker. Seperti Disperindag Riau dan Kanwil Direktorat Pajak dan beberapa Satker lain.
Untuk itu, Pansus akan melayangkan surat pemanggilan dua kali, jika tidak hadir, maka akan dijemput paksa oleh Polda Riau. Sebab dari Satker inilah dapat diketahui berapa setoran pajak ekspor setiap perusahaan.
Dari data yang ada, pajak ekspor CPO pertahun diperkirakan Rp 60 triliun lebih. Namun yang masuk kenegara hanya sekitar Rp 13 triliun pertahun. Jadi apakah salah penerimaan, atau salah penyetoran dan atau ada pengemblangan pajak dari oknum tertentu.
Jadi dua Satker ini merupakan instansi terpenting menjawab kehilangan pajak selama ini di Riau. Untuk itu, mereka harus bisa mendukung sepenuh hati, supaya hasil pendapatan pajak di Riau dapat diketahui secara jelas.
Sebab, Pemerintah Provinsi Riau, berencana akan merundingkan hasil pajak ini untuk dibagi sama besar dengan pusat. Jadi tidak disetorkan dulu kepusat, kemudian daerah menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) seperti yang dilakukan selama ini.
“Biasalah, namanya berbuat baik itu ada yang mendukung dan yang tidak. Sebab mungkin saja terganggu kantong kantong duitnya oleh kita. Namun kemangkiran Satker terkait tidak datang itu, jika tidak datang lagi pada pemanggilan berikutnya maka akan dijemput paksa oleh Polda Riau. Jemput paksa ini termasuk terhadap Direktur perusahaan yang tidak hadir saat pemanggilan sekarang,” tegas Suhardiman.***(alind)
Sebelumnya>>>>>Perusahaan di Riau Banyak Memainkan Pajak
