Pekanbaru(SegmenNews.com)– Setelah batal akibat belum selesainya memenuhi kelengkapan gedung baru Bank Riau Kepri (BRK) pada awal April kemarin, maka penempatan gedung baru ditunda sampai awal Juli. Jadwal penempatan ini sudah dijadwalkan oleh Direktur Utama BRK, Irvandi Gustari.
Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, pernyataan penjadwalan ini sudah dibahas secara bersama-sama, antara DPRD Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) BI, dan pihak terkait lainnya saat berada di gedung Senayan Jakarta, saat menghadiri acara Presiden RI, Jokowi di Jakarta baru-baru ini.
“Dirut BRK sudah mengatakan akan menempati gedung baru, pada awal Juli besok. Kami sudah membahasnya bersama OJK di Jakarta kemarin,” kata Aherson di gedung DPRD Riau, Rabu (27/5).
Penundaan penempatan gedung baru dijelaskan oleh Aherson, akibat, perjanjian tidak ditepati oleh kontraktor dari PT Waskita Karya. Yakni pergantian mesin pendingin (AC) dan genset. Maka tidak mungkin, karyawan akan bekerja tanpa pendingin dan mesin genset sebagai antisipasi listrik mati.
Namun sekarang, seluruh mesin pendingin sudah dipasang sesuai dengan merek yang disepakati. Kemudian mesing genset sudah sampai ke Pekanbaru, namun belum dipasang. Untuk itu, kontraktor akan segera memasangnya dan mengatur pengapia di jaringan instalasi, supaya saat lampu mati, seluruh ruangan tetap dialiri arus listrik.
“Sekarang mesin gensetnya sudah datang dan akan dipasang dalam waktu dekat ini. Sementara untuk mesin pendingin telah dipasang disemua titik sesuai dengan perencanaan,” jelas Aherson.
Terkait direksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta untuk dikurangi, tertutama pada divisi unsur pimpinan. Karena kebanyakkan direksi dapat mengurangi deviden (Pendapatan) setiap tahun. Namun jika Dirut baru bisa menigkatkan deviden dengan baik, maka direksi tidak perlu dikurangi.
Kemudian kepada BRK dapat menjalankan anamat Presiden Jokowi, yakni menjalankan perbankan seperti bank nasional. Dimana perbankan tersebut bisa mengelola keuangan dengan baik, termasuk meningkatkan kredit produktif kepada nasabah. Sehingga tidak terlena kepada bantuan APBD.
Kedepan, pemerintah akan membuat program ATM satu bersama untuk sleuruh perbankan, baik perbankan nasional maupun daerah. Supaya, ATM bisa menyebar diseluruh daerah. Sebab dengan penyatuan mesin ATM ini dapat menghemat biaya sekitar 30 triliun per tahun untuk skala nasional.
“Sekarang kan bisa kita lihat, setiap titik, banyak berbaris mesin ATM dari berbagai merek. Sementara didaerah lain tidak ada ATM sama sekali. Namun kedepan, pemerintah akan memberlakukan ATM bersama di Indonesia,” ujar Aherson.***(alind)
