Jakarta(SegmenNews.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini diberi keleluasaan untuk mengeluarkan surat utang (obligasi) untuk membangun proyek infrastruktur daerahnya. Namun, hal ini butuh kesiapan yang matang oleh Pemda.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, pihaknya telah melakukan banyak cara agar tidak ada hambatan dalam pengeluaran obligasi daerah. Di antaranya, melalui komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan auditor.
“Banyak yang sedang kita lakukan. Memang diperlukan kesiapan daerah. Karrna enggak semua daerah punya tingkat kesiapan yang sama,” ujarnya di kantor OJK, Jakarta, semalam.
Selain itu, Muliaman menyatakan Pemda juga perlu berhati-hati dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dibangunnya. Hal ini untuk menghindari beban anggaran Pemda suatu saat nanti.
“Dan ini juga harus dilakukan hati-hati, proyeknya harus betul-betul visible, tentu nanti harus ada aproval dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan OJK sebagai pengelola pasar modal karena nanti kan obligasinya diperjualbelikan di pasar modal,” kata dia.
Hingga saat ini, dia menyatakan beberapa daerah ada yang sudah siap namun masih ada juga yang bahkan belum memahami mengenai obligasi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Kepala Daerah.
“Perlu sosialisasi Kepala Daerah. Ini utang dan jangka panjang, oleh karena itu harus poyek yang betul visible,” tandas dia.***(okz)
