Pekanbaru(SegmenNews.com) -Ribuan mahasiswa dan dosen di Pekanbaru, Riau, menduduki Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka masih menyorot penanggulangan bencana kabut asap yang dianggap gagal dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.
Massa mendesak Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mundur dari jabatannya. “Plt Andi Rachman harus mundur karena tak becus mengurus bencana asap di Riau,” ucap Elviandri, dosen di salah satu universitas di Pekanbaru, Rabu (28/10/2015).
Menurut dia, pejabat tersebut hanya sibuk mengadakan rapat, bahkan saban hari selalu dibahas mengenai penanggulangan bencana asap di Riau.
“Namun hasil tidak ada, warga susah payah berjuang hidup di tengah pekatnya asap. Kami akan tidur di sini, sampai dia (Plt Gubernur Riau) datang menemui kami,” tegas Elviandri.
Ia menjelaskan, rencana menginap di Kantor Gubernur Riau bukan ancaman semata-mata. Melainkan, puncak kebosanan masyarakat karena lelah menghirup udara dengan kualitas berbahaya.
Ditemui Plt Gubri
Setelah berjam-jam lamanya menggelar unjuk rasa akhirnya Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman menemui demonstran. Di depan ribuan mahasiswa, Plt menjawab 12 tuntutan aksi yang disampaikan para mahasiswa.
Menurut Plt, Pemerintah Provinsi Riau sudah bekerja ekstra dalam menangani bencana asap di Riau. Dia juga memastikan kalau asap ini, bukanlah hasil kebakaran lahan dan hutan di Riau, melainkan provinsi tetangga. “Tiap hari kami berkoordinasi dengan BMKG, laporannya masuk terus, dan Riau bukan provinsi yang dominan titik api. Diseluruh Indonesia, hanya Polda Riau yang paling banyak ungkap kasus (Karlahut) ini. Perusahaan juga diusut, semua sama. Saya lupa berapa total tersangkanya, namun yang jelas semua sudah dijalankan,” tegas dia.
“Sedangkan tuntutan lainnya, sudah kami sampaikan dan terjawab saat Rapat Koordinasi (Rakor) di Istana Negara, waktu lalu. Presiden saat itu sudah berkoordinasi dengan para menteri, termasuk mencabut Amandemen UU 32/2009 Pergub Riau 11/2014, yang memperbolehkan membakar lahan (kurang dari 2 hektar). “Presiden sudah minta menteri LHK untuk mencabut UU ini,” jawabnya.
Plt Gubri tetap kukuh, bahwa asap di Riau bukan diproduksi sendiri, melainkan kiriman. “Yang jelas kita darurat pencemaran udara, artinya yang dikonsentrasikan adalah penanggulangan kesehatan. Kita dirikan posko kesehatan dan sudah ada sekitar 50 tempat evakuasi di Riau bagi korban asap. Kita sudah maksimal,” urainya lagi.
Walau sudah dijabarkan poin demi poin tuntutan, namun Plt tak berani memberi garansi kapan asap akan hilang di bumi lancang kuning. “Oke pak, semua sudah dijalankan, tapi apa ada garansi asap hilang?,” jawab perwakilan mahasiswa. Pertanyaan ini tak bisa dijawab Plt, sehingga membuat mahasiswa tidak puas.
Karena banyak keperluan lainnya, Plt pun kemudian kembali ke dalam kantornya, untuk berikutnya menghadiri agenda kegiatan lain. Melihat itu mahasiswa sebagian kecewa, karena aksi berjam-jam yang mereka lakukan belum mendapat kepastian dari orang nomor satu di Riau ini.
Ditengah cuaca yang mendung, ribuan mahasiswa inipun akhirnya membubarkan diri. Sebagian menggunakan kendaraan bus, dan sisanya menggunakan mobil truk milik polisi dan Satpol PP, karena dari awal, massa menggelar longmarch dari kampus mereka di Sukajadi, Pekanbaru, dan memang tidak membawa kendaraan.***(lpc/grc)
