Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015 mengungkapkan adanya penurunan proyeksi pendapatan dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi sekitar Rp 1 triliun.
“Penurunan pendapatan daerah merupakan implikasi penyesuaian target penerimana dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil (DBH) Migas. Semula sebesar Rp 4,106 triliun menjadi Rp 3,127 triliun atau berkurang Rp 1,08 triliun atau 25,45 persen,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Senin (10/11/15).
Angka semula tersebut merupakan proyeksi ketika penyusunan APBD murni 2015. Saat itu, lanjut dia, perkiraan penerimaan dari DBH Sumber Daya Alam Migas berdasarkan harga minyak dunia pada posisi US$ 105 per barel.
Kemudian untuk RAPBDP kali ini, dengan turunnya harga minyak dunia asumsi didasarkan pada harga minyak US$ 70 per barel. Menurutnya rendahnya harga minyak dunia ini masih akan tetap berlanjut mengingat pasokan yang masih berlebih.
“Seperti dengan adanya potensi pemanfaatan Shale Oil dan Shale Gas, maka juga mempengaruhi perekonomian Riau,” imbuhnya.
Secara keseluruhan pendapatan Riau pada RAPBDP yang disampaikannya mengalami penurunan Rp 1 triliun lebih. Dari awalnya di APBD murni senilai Rp 8,71 triliun menjadi Rp 7,407 triliun, berkurang 15 persen atau turun Rp 1,14 triliun.
“Dari sektor Pendapatan Asli Daerah juga turun dari Rp 3,656 triliun menjadi Rp 3,407 triliun,” sebutnya.
Sektor ekonomi Riau umumnya mengalami penurunan seiring perlambatan ekonomi nasional yang diikuti dengan penurunan komoditas andalan seperti sawit dan karet. Meskipun begitu, gubernur tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Riau tetap positif seiring dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi nasional.
Kendati pendapatan turun, RAPBDP Riau 2015 sendiri malah diproyeksikan dengan angka hampir mendekati Rp 11,4 triliun atau meningkat dari APBD murni sebesar Rp 10,7 triliun.
Anggaran bisa mencapai angka Rp 11,4 triliun dengan tambahan pendapatan lain-lain sebesar Rp 871,7 miliar dan pembiayaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp 3,980 triliun.***(bts/fin)
