Pekanbaru(SegmenNews.com)- Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menghadiri Dialog Membangun Bangsa yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Sumarsono di Hotel Allium Tangerang, Banten, Selasa (15/12/15).
Ayat Cahyadi menilai Dialog Membangun Bangsa yang ditaja Kementrian Dalam Negeri ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam dinamika Politik Lokal saat ini dan semoga hasil dari dialog ini dapat menjadi kebijakan Pemerintah pusat.
“yang sering dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah yakni kebijakan atau regulasi Pemerintah Pusat yang menjadi tumpang tindih seperti keberadaan SMA dan SMK yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kota akan diambil alih oleh Pemerintah Propinsi,” kata Ayat Cahyadi.
Menurut Mantan Anggota DPRD Propinsi Riau ini, regulasi yang di ambil Pemerintah pusat terkait penyerahan SMA sederajat ke Provinsi harus dikaji lagi agar benar-benar dapat membawa kearah yang lebih baik dan jelas aturannya karena hampir seluruh kepala daerah yang hadir dalam Dialog Menbangun Bangsa mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Wakil Walikota Pekanbaru menyayangkan jika regulasi ini benar-benar menjadi kenyataan karena Pemko pada tahun 2016 telah menyelesaikan pembangunan SMK terpadu yang menghabiskan dana sekitar 50 milyar rupiah dan harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi.
Ayat Cahyadi mengharapkan agar upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten kota terkait aset daerah yang telah dibangun dan akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi harus ada konpensasinya supaya tidak terlalu merugikan Pemerintah Kabupaten Kota.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat, Nanda Rahmat Fitri MPA usai menghadiri dialog membangun Daerah, menurut Nanda kebijakan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tentang kewenangan kabupaten kota ditarik ke provinsi seperti penyerahan aset daerah berupa SMA sederajat harus direvisi karena sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Kota.
Dialog Membangun Bangsa yang mengangkat tema “kinerja Pemda dalam dinamika Politik lokal” ini menghadirkan 4 Narasumber yakni Profesor Riset LIPI R. Siti Zuhro, Pakar Politik J. Kristiadi dan Irvan serta Direktur Evaluasi Otonomi Daerah Kemendagri, Gunawan.
Seorang Nara Sumber dari LIPI R. Siti Zuhro menyorot tentang Pilkada serentak di Indonesia 9 Desember lalu, meski secara umum berlangsung relatif aman dan lancar tetapi partisipasi masyarakat terkesan kurang meriah, hal tersebut terlihat dari jumlah rata-rata pemilih yang kurang dari 60 % bahkan di Medan diperkirakan hanya antara 20% hingga 30%.
Menurut R.Siti Zuhro Pilkada dan Otonomi daerah saling terkait, karena tak akan ada Pilkada langsung kalau tak ada kebijakan Otda. Pilkada langsung merupakan salah satu wujud demokrasi lokal pasca diterapan desentralisasi dan Otda 2001.
“Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mendorong kebangkitan politik lokal dimana masyarakat di daerah memiliki kedaulatan politik untuk memilih pemimpinnya dan membangun daerahnya dengan kewenangan yang relatif luas” ungkap R.Siti Zuhro.***(rls)
