Jakarta(SegmenNews.com)- Wakil Bupati Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Drs H Alfedri M.Si mengikuti rapat Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1/2017)
Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Rakor tersebut Presiden Republik Indonesia juga memberikan pengarahan kepada Seluruh Peserta yang diikuti oleh Gubernur, Kapolda, Bupati/Walikota yang hadir dari seluruh Indonesia.
Rakor tersebut diadakan sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman musim kemarau yang diprediksi akan terjadi ditahun 2017 ini.
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meminta kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir pada Rakornas tersebut agar berkomitmen dalam melakukan pencegahan serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
‘’Dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi yang dimulai ditahun ini, selain berdampak melumpuhkan perekonomian juga berdampak buruk bagi pencemaran udara hingga ke negara tetangga,” sampainya.
Wakil Bupati Siak H Alfedri ketika ditemui usai mengikuti Rakornas Pengendalian Kebaran Hutan dan Lahan di Istana Negara Jakarta menjelaskan Rapat Penanganan Karhutla 2017 yang diikuti sebanyak 9 Provinsi yang termasuk salah satunya Riau tersebut diawali dengan laporan dari Menkopolhukam serta dilanjutkan dengan arahan dan petunjuk dari Presiden Joko Widodo.
Menurut beliau pada tahun 2016 telah terjadi penurunan titik Hotspot sebanyak 82 pesen dari 17 ribu lebih terjadi penurunan,itu berkat antisipasi dengan pencegahan lebih awal,untuk itu pula Presiden Joko Widodo meminta siaga terhadap kebakaran Hutan dan lahan untuk Provinsi Riau , Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Papua.
“Untuk ditahun 2017 seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam ketika acara Rakornas,berdasarkan pantauan,untuk musim Elnino nya lebih panjang dan lebih kering, untuk itu harus dilakukan antisipasi lebih awal, dengan salah satu yang dilakukan adalah melaksanakan Sosialisasi dari awal ini untuk mencegah agar tidak membakar hutan dan lahan,” kata Alfedri.
Selain itu, dijelaskan oleh beliau bahwa akan diminta pembinaan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengolah lahan dengan cara membakar.
Untuk itu, menurut beliau harus dilakukan koordinasi baik itu antara Pemerintah Daerah dan TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Perusahaan yang diharapkan setiap kanal akan dibuat pada tahun sebelumnya harus ditingkatkan lagi terutama diminta kepada perusahaan untuk menambah setiap kanal.
Kemudian penetapan siaga darurat harus cepat, kata Alfedri, untuk itu perlunya dibentuk Pos pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang tidak hanya di Kabupaten, namun juga kekecamatan hingga ke Kampung Kampung yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo tadi serta penegakan hukum juga harus dilakukan dengan baik.***(Rinto)
