Rohul(SegmenNews.com)- Sejumlah massa aktivis LSM dan perwakilan Universitas PasirPangaraian (UPP), mendesak Pemkab Rohul membayarkan tunjangan fungsional sertifikasi dan non sertifikasi para guru.
Aksi damai, Selasa (21/1/17) diawali di pintu gerbang komplek Pemda menuju Kantor Dinas Pendidikan dan menelusuri jalanan Ibu Kota Kabupaten dan ke Kantor DPRD Rohul. Aksi massa dikawal ketat jajaran Polres Rohul dan Satpol PP.
Aksi dipimpin oleh Kordinator lapangan, Habibi dari Mahasiswa UPP, Ketua HMI Rohul Sukri dan para aktivis, Mansur Hasibuan dari LSM PKA – PPD, Razali Nasution dari LSM KOLOM, Hendron Sihombing dari LSM Penjara, Fahrin Waruwu dari LSM Pemantau Pemberas Korupsi Rohul (PPK), LSM KPK Nusantara Jainudin Yusuf, Ade Irwan Hudayana, Agusturi Daulay, Perwakilan Guru Zainal Abidin dan lainnya.
Massa juga membentangkan spanduk “Guru berhak memperoleh penghasilan yang layak”
Menurut mereka, tunjangan fungsional guru sumber dana APBN telah ditransfer oleh pusat, namun sejak Oktober-Desember 2015-2016 hingga saat ini belum dibayarkan.
“Kami meminta Pemkab Rohul untuk membayarkan Tujangan Fungsianal baik Sertifikasi dan non sertifikasi para Pahlawan tanpa tanda jasa yang masih belum terbayakan. Karena sesuai investigasi mereka, Pemerintah Pusat sudah mentransfer Dana tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu,” kata Habibi.
Selain itu, massa juga meminta aparat hukum menindaklanjuti secara hukum terkait dana fungsional guru.
Perwakilan Pemda Rohul, Asisten I Juni Syafrin dan Plt Disdikpora, H Zulkifli MM. Pd saat menemui massa menyambut baik perhatian para aktivis terhadap guru.
Zulkifli dihadapan massa berjanji segera membayarkan tunjangan guru yang belum dibayarkan. Dirinya akan berkoordinasi dengan DPKA.
“Pembayaran di usahakan bulan Maret 2017 dengan di Rapel,” ujar Zulkifli.***(Fitri)
