Termasuk memeriksa Kadis Pendidikan Kamsol, Kadis PU dan Kadis Dispora, mereka juga diduga terlibat dalam monopoli proyek, menerima 10 persen dari semua proyek yang tayang di LPSE Provinsi Riau 2017.
Tak hanya itu, mereka juga meminta aparat hukum memeriksa anggota DPRD Komisi C, termasuk ketuanya, Aherson, karena diduga ikut terlibat menitip proyek di Dinas Perhubungan Riau.
“Kami minta panggil dan periksa juga ketua komisi D, Erizal muluk dan jajarannya. Mereka juga diduga memonopoli proyek di PU dan Bina Marga,” orasi Erlangga dan rekan-rekannya.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sebagai pembuktian apakah hukum tidak memandang jabatan dan kekuasaan,” sambungnya.
Pantauan segmennews.com, aksi unjuk rasa itu dijaga ketat aparat hukum dan Satpol-PP.***(hasran)
