Pekanbaru(SegmenNews.com)– Pemerintahan Provinsi Riau yang dipimpin Arsyadjuliandi Rahman saat ini sudah berhasil bangkit dari keterpurukan masas lalu. Banyak hal yang telah dilakukan untuk terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan.
Karo Humas Pemprov Riau, Muhammad Firdaus, Kamis (14/9/17) mengatakan, untuk melakukan penilaian terhadap perekonomian suatu daerah tidak bisa dengan mengukur dari kondisi kekinian, karena parameter ekonomi tidak terjadi sesaat, akan tetapi melalui proses akibat kondisi dan dampak tahunan. Kerja 4-5 tahun lalu baru berdampak sekarang. Dan kerja sekarang baru bisa terlihat 4-5 tahun mendatang.
Pemerintahan yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman saat ini pada kenyataannya adalah Pemerintahan Recovery (cuci piring). Sumberdaya dan tenaga terkuras untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, diantaranya :
1) Proyek Mangkrak Jembatan Siak 4 yang memerlukan pembenahan administrasi, dan kajian teknis ulang. Alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan.
2) Pembayaran utang Main Stadion dan infrastruktur dengan segala persoalan pasca OTT pemerintahan sebelumnya, Alhamdulillah juga sudah mulai diangsur/dibayar yang
ternyata cukup menguras belanja APBD, bahkan harus merasionalisasi alokasi belanja penting lainnya utk kebutuhan masyarakat.
3) Tata Ruang Wilayah Prov. Riau yg berlarut larut dan menjadi penghambat realisasi investasi. Dibahas dan dikoordinasi bertahun tahun. Alhamdulillah sudah ada
kemajuan tinggal pengesahan
4) Permasalahan BUMD terutama RAL yang tidak saja bangkrut dan meimbulkan masalah bagi pemegang saham lainnya , tapi juga banyak beban hutang pajak dan lainnya. Ini
harus diurus dan perlu kehati hatian.
5) Puluhan beban akibat pembiaran kasus masa lalu yangg incrach kalah dipengadilan.
Disamping itu, pemerintahan Andi Rachman juga harus menyelesaikan berbagai persoalan diantaranya, Kasus Tanah UNRI, Tanah ex Kanwil, pariwisata dan hutang-hutang pasca PON Pemerintahan sebelumnya.
“Persoalannya bagi Pemerintahan Andi Rachman bukan hanya membayar, tapi berat dan harus hati-hati dalam menyelesaikan administrasinya, masalah teknisnya, dampak turunanannya. Itu semua dikerjakan dengan komitmen ikhlas membenahi dan membangun untuk Riau,” ungkap M Firdaus.
Menurutnya, melihat dan membandingkan perekonomian Riau, juga tidak se sederhana yang di judgment Lukman Eddy. Perekonomian Riau sudah terbangun dan ditopang sektor Migas, pertanian/perkebunan dan pertambangan.
“Kita tahu sektor-sektor tersebut sangat rentan dengan pengaruh harga pasar global. Dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, tentunya karena Riau share terbesar di sektor-sektor itu, maka Riau yang paling terdampak kontraksi perekonomian.
Hal ini juga dapat dilihat dari Analisis sektoral, jelas Sirdaus, dengan mengesampingkan sektor Migas, artinya kalau perekonomian Riau tanpa Migas, angka Pertimbuhannya mencapai 4,37 % YoY.
Itu masih dipengaruhi konstraksi sektor Pertanian/perkebunan yang kita tahu kontribusinya terhadap petekonomian cukup besar. Pemerintahan Andi Rachman sudah berhasil dan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan.
Bahkan hasil terakhir Analisis BI diperkirakan mulai trw III tahun 2017 perekonomian Riau mulai membaik karena ditopang permintaan domestik yang kuat dg perkiraan pertumbuhan ekonomi dg migas sekitar 3, 19 % YoY yang didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah di akhir tahun dan peningkatan ekspor.
Perlu diketahui juga bahwa Perekonomian Riau memberikan share terbesar kelima nasional (5,04%) bersama sama DKI Jakarta (17,36 %), Jawa Timur (14,60), Jawa Barat (13,13 %) dan Jawa Tengah (8,6%). Artinya Andil Ekonomi Riau terbesar pertama di Sumatera /luar jawa.
Kalau membandingkan sesuatu itu mestinya apple to apple. Kalau membandingkan ekonomi Riau kurang tepat dg sumbar, jambi dan Provinsi yangg berbeda potensi dan keunggulannya. Bandingan Riau adalah Kaltim dan ternyata kinerja ekonominya hampir sama dengan Riau.
Bahkan untuk indikator-indikator tertentu Riau lebih unggul. Untuk diketahui bahwa Serapan APBD Riau sudah membaik. Dari 63 % tahun 2014, 68 % tahun 2015 menjadi 84, 19 % tahun 2016.
“Hasil itu semua dicapai dengan kerja keras, memacu program sambil membenahi masalah-masalah masa lalu. Alhamdulillah perencanaan, penganggaran dan pengelolaan Asset yang diurus Pemerintahan Andi Rachman sudah kembali ke track (on the track),” terangnya.
Muhammad Firdaus juga membeberkan Pengelolaan asset dari kondisi amburadul, tidak terinventarisasi, tidak terurus, tidak tertib di masa lalu. Namun saat ini sudah mulai tertib.
Yang sebelumnya, belum ada nilai buku yang valid, namun bertahap dibenahi dari nilai perolehan 9 T tahun 2015, 25 T tahun 2016 dan hasil LHP BPK tahun 2017 tercatat dan tervalidasi 33 T.
“Itu semua adalah kerja Recovery yg membutuhkan kesungguhan dengan niat tulus ikhlas membenahi administrasi pemerintahan agar bisa membangun Riau lebih baik untuk selanjutnya,” tutup Firdaus.***(adv)
