Kepesertaan BPJS di Siak Masih Minim Hanya 14,78 Persen

Siak(SegmenNews.com)- Kepesertaan BPJS di kabupaten Siak cenderung masih minim, yakni hanya di kisaran 14,78 Persen. Untuk itu Pemkab Siak mengupayakan peningkatan Kepesertaan BPJS kesehatan.

Untuk membahas peningkatan BPJS, Pemkab Siak mengadakan rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama Quartal II dan Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan SM II yang dilaksanakan di ruang rapat Pucuk Rebung, Selasa (21/11/17), yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Siak, Drs H Jamaluddin M.Si.

Kegiatan Forum komunikasi pemangku kepentingan utama Quartal II dan forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan SM II ini, merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang kaitan dengan upaya dalam peningkatan cakupan kepersertaan dalam pelaksanan Program JKN-KIS di Kabupaten Siak.

Turut hadir Adi Siswandi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Dumai, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak Rina Elfita Purba.

Dikatakan Asisten Administrasi Setda Kabupaten Siak Jamaluddin, program BPJS ini merupakan program unggulan dari Presiden Joko Widodo yang harus disukseskan.

Itu dikarenakan hak dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang menangani. Untuk menyukseskan ini, melalui forum ini pula upaya kepersertaan Masyarakat harus meningkat. Sedangkan untuk Kabupaten Siak sendiri masih urutan terendah yaitu hanya mencapai 14,78%.

“Ini lah kedepan tugas kita secara bertahap bisa meningkatkan kepesertaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendaftarkan BPJS. Sedangkan upaya untuk tenaga honorer akan ada subsidi untuk ditahun depan.

Untuk masyarakat lain seperti pekerja penerima upah maupun lainnya akan menjadi sasaran kedepan, agar mereka sadar akan butuhnya BPJS Kesehatan.

Disisi fasilitas kesehatan ada 2 fasitas, yaitu tingkat pertama dan rujukan. Ini sudah ada datanya dari 15 puskesmas,” jelas Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, untuk tantangan kedepan yaitu kepesertaan yang masih rendah serta belum optimalnya pendaftaran peserta baik dari tenaga honor maupun aparatur desa bisa di laksanakan pendataannya.

Dengan harapan melalui rapat ini akan ada solusi yang bisa disepakati agar cakupan peserta bisa lebih meningkat dari 38%,sehingga masyarakt bisa sadar akan pentingnya BPJS,” pungkasnya.***(Rinto)