Rohul(SegmenNews.com)- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki hutang obat ke distributor ssbanyak Rp5,3 miliar.
Hutang tersebut diungkapkan Direktur RSUD Rohul, Dr.Faisal Harahap saat bearing bersama komisi III DPRD Rohul, Rabu (3/1/18).
Dihadapan Ketua Komisi III Wahyuni, Faisal menjelaskan, sejak tahun 2015 hutang RSUD erus membengkak, mulai dari Rp3,3 miliar, kemudian tahun 2016 naik Rp3,4 miliar, dan 2017 menjadi Rp5,3 miliar.
Akibat hutang, RSUD tidak lagi menerima dipakai obat-obatan dari distributor, terpaksa membeli di apotik dengan harga mahal.
“Kebutuhan RSUD itu capai Rp1,1 hingga Rp1,2 miliar per bulannya, sementara kemampuan dari RSUD hanya di angka Rp700 juta, sehingga minus Rp300 juta per bulan. Inilah yang menjadi hutang baru di setiap tahunnya dari tahun 2016-2017,” kata Paisal.
Kondisi RSUD yang terbelit hutang , membuat anggota DPRD dan Tim TAPD terkejut. Karena selama ini pihak RSUD tidak pernah mengeluarkan data terkait kondisi hutang dalam setiap pembahasan APBD 2018. TAPD juga mengakui bahwa persoalan hutang ini sudah pernah dianggarkan pembayaranya ditahun 2016.
Disebutkan Kepala Bappeda Rohul Nifzar, sesuai PP 18/2016 tentang OPD Anggaran RSUD ditumpangkan di Dinas Kesehatan. Secara mandatory, Dinas Kesehatan tidak kurang mendapatkan kucuran anggaran 10 persen dari APBD. Namun, saat pembahasan APBD 2018, permasalah RSUD ini tidak muncul, dan saat APBD 2018 sudah disahkan malah persoalan ini mencuat.
“Saya ingat, saat pembahasan di Banggar tidak pernah meributkan soal ketersediaan obat, tidak terlayani pasien, dan tidak terbayarkannya jasa medis. Saat itu, persoalan yang mengemuka adalah tidak adaya alat ronsen. Namun kini saya kaget ternyata ada hutang obat, kita tidak pernah mendapatkan informasi seperti ini,” kesal Nifzar.
Sikapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Rohul, Wahyuni meminta ke Dirut RSUD, Kadis Kesehatan, bersama TAPD, agar duduk bersama mencari solusi tentang pembayaran utang tersebut dengan saran mengauditnya secara khusus sekaligus mengevaluasi seluruh pejabatnya.
“Ada apa dengan RSUD, karena setiap tahun RSUD ini dilakukan audit tetapi tidak kelihatan ada hutang, tapi sekarang kok persoalan ini baru terbuka. Mengapa kita kecolongan, ada apa ini,“ tanya Wahyuni.
Sikapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jaharudin menyarankan agar manajemen RSUD mematangkan kembali Rencana Bisnis Anggaran.
Ia juga menyarankan, agar RSUD melakukan Efesiensi dengan mengkaji kembali uang jasa medik serta mengkaji kembali jumlah pekerja di RSUD.***(fit)
