Pekanbaru(SegmenNews.com)- DPRD Provinsi menggelar paripurna jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala daerah tahun 2017, Kamis (5/4/18).
Paripurna dipimoin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, sementara jawaban pandangan fraksi terhadap LKPJ keoala daerah dibacakan oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.
Dikatakan Ahmad Hijazi, capaian Pemprov tahun 2017 terhadap tren pembangunan, penurunan angka kemiskinan, antisipasi bencana alam, pertumbuhan ekonomi Riau.
Sampainya, Pemprov Riau sependapat Fraksi Golkar agar bersama sama mendorong percepata pengesahan peraturan daerah, dan keputusan wilayah yang berdampak besar pada pembangunan provinsi Riau.
Mengenai kenaikan inflasi di Provinsi Riau, hal itu masih berada pada kisaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seberapa 4 plus minus 1 persen. Pemprov akan terus menjaga tingkat inflasi yang kondusif, dengan mengoptimalkan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPPID).
Selanjutnya pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, melalui perluasan basis penerimaan pengendalian pas tunai dan penagihan
Peningkatan disensi administrasi pendapatan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Peningaktan penerimaan khususnya PAD, akan terus dioptimalkan baik dari segi pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya. Hal ini sekaligus menanggapi partai Nasdem Hanura.
Mengenai realisasi belanja daerah, Pemprov sependapat dengan pandangan umum fraksi Golkar, untuk terus memperhatian efektifitas penggunaan anggaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan untuk memberikan reward kinerja jajaran pemerintah provinsi Riau, akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.
Selanjutnya, berkenaan dengan kerjasama Pemprov Riau dengan dunia usaha atau lembaga, Pemprov sependapat untuk terus dikembangkan, dan kepala derah juga berharap dukungan dari berbagai pihak agar segera dapat terwujud, sehingga memberikan dampak bagi masyarakat dan menguntungkan Provinsi Riau.
Selanjutnya meningkatkan kewaspadaan bencana alam yang semakin sulit diprediksi menjadi perhatian Pemprov Riau.
Sementara, menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Pemprov Riau akan terus melakukan pembenahan atas kebocoran pendapatan dan pajak. Beberapa upaya yang akan dilakukan yakni audit secara berkala, perbaikan standar sesuai prosedur pengelolaan pendapatan, serta peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan dan pendapatan.
“Kami juga sependapat dengan PDIP menurunnya persentase penduduk miskin di pedesaan patut disyukuri. Mengenai ketimpangan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan, dijelaskan bahwa dengan bersinergi Pemprov dan Pemkab dan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat yang telah berdampak penurunan penduduk miskin,” sampai Hijazi.
Kenaikan penduduk miskin diperkotaan, lanjutnya, dapat terjadi karena tingginya migrasi penduduk ke wilayah perkotaan di Riau dari ke berbagai provinsi lainnya.
Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan, Pemprov akan terus melakukan upaya perbaikan dan tepat sasaran.
Selanjutnya misi pembangunan daerah 2014-2019, terutama untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, Pemprov tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD tahun 2017, dan APBD tahun 2017 alokasi untuk belanja khusunya untuk infrastruktur 23 persen meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,71 persen.
Realisasi belanja hibah 98,76 persen sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar 993 miliar untuk mendukung pendidikan di Provinsi Riau.
Komitmen Pemerataan terhadap kue pembangunan ke kabupaten kota, terutama lewat belanja bagi hasil dan Bantan keuangan ke kabupaten kota, dijelaskan penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019.
Sementara disektor kerja atau lapangan kerja terutama sektor oertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan tataniaganya. Dijelaskan pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Riau, selain sektor industri, pertambangan dan jasa.
Unik itu pengembangan industri hilir komoditi pertanian perkebunan akan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutkan kurang efektifnya kinerja BUMD, tahun 2017 telah dilakukan evaluasi penilaian terhadap tingkat kesehatan BUMD dari sektor keuangan, hal ini menjadi perhatian khujsuh pemerintah, dimana tahun 2018 ini evaluasi akan dilanjutkan pada tiga sektor keuangan, administrasi, dan operasional.
Mengenai pandangan umum Demokrat kurang efektifnya kinerja Bank Riau dengan terlihat dengan menurunnya keuntungan Bank Riau. Kami jelaskan bahwa bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja Bank Riau mesin terlihat mengalami peningkatan.
Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016, untuk Pemprov Riau Rp73,206 miliar, meningkat sebesar 48,28 persen.
Selanjutnya melambatnya pertumbuhan perekonomian Riau disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dalam PDRB Provinsi Riau yang mengalami konstraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau.
Oleh itu, secara perlahan-lahan kita mulia mengurangi ketergantungan pada sektor ini, dengan mendorong pertumbuhan non migas.***(advertorial)
