Tembilahan(SegmenNews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menyebutkan, bahwa Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian akan mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi DBH di Batam, Senin (9/4/2018) kemarin.
Dikatakan Sekda Inhil, FGD ini digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se – Provinsi Riau dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, yang spesifik membahas tentang Transfer Dana ke Daerah berupa DBH.
“Pada waktu itu, Sekda se – Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.
Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.
“Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah,” terangnya.***(Adv/diskominfo)
