Meranti(SegmenNews.com)- Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan setiap masyarakat mendirikan bangunan wajib membayar pajak.
Hal itu disampaikannya saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P-2), diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini dilangsungkan di Taman Cik Puan, Selatpanjang, Senin (15/5/2018).
Jelas bupati, pembayaran pajak merupakan salah satu sumber dana penting untuk menggesa pembangunan yang diharapkan masyarakat, diantaranya dari pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restribusi usaha yang dibayarkan oleh pengusaha.
“Kegiatan strategis ini (Restribusi Pajak.red), harus disukseskan bersama dalam rangka meningkatkan PAD, karena untuk menggesa pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dana yang banyak,” ujar Bupati.
Fakta saat ini, dari data yang disampaika Kepala Badan Restribusi dan Pajak Daerah Ery Suhairi S.Sos, sejak tahun 2012 banyak masyarakat yang menunggak PBB, padahal PBB merupakan andalan Pemda dalam mewujudkan visi san misi Meranti. Dan hingga Mei 2018 jumlah PAD yang terkumpul baru mencapai 35 Miliar.
Apalagi kondisi yang dialami saat ini penerima dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) Meranri terus menurun dari tahun ketahun, dan dampaknya dirasakan melalui penurunan pembangunan baik di Kota hingga Pedesaan.
Beberapa sumber dana PAD dari Pajak yang menjadi perhatian Bupati adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan yang dinilai sangat potensial. Namun masih belum terkelola secara maksimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya Pajak dalam menggesa pembangunan.
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat minim, mirisnya lagi berupaya menghindari pajak dengan sengaja tidak mengurus izin bangunan. Padahal sesuai aturan undang undang setiap warga negara yang memiliki property wajib membayar pajak.
“Semua yang mendirikan bangunan harus membayar pajak, saya sampaikan kepada seluruh aparat pemungut pajak didata semua dan kutip restribusi, tidak ada alasan pemilik bangunan dan pemilik usaha tidak membayar pajak,” tegas Bupati.
Apalagi bagi oknum yang sengaja tidak mengurus izin bangunan untuk mengelak pajak.
“Saat ini cara berfikirnya sudah terbalik yang mengurus izin dan membuka usaha secara legal dikenakan pajak, tapi yang tidak mengurus izin tidak dikenakan pajak jadi ini terbalik, untuk itu saya tegaskan kepada petugas pajak didata semua dan tarik restribusinya,” ujar Bupati lagi.
Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga meminta kepada pejabat terkait lebih gencar melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat dan pengusaha.
“lakukan lebih gencar lagi, karena sejatinya pajak merupakan kewajiban warga negara,” ucap Bupati.
Selain itu, Bupati juga berharap dapat ditarik sumber sumber pajak baru yang potensial sebagai sumber PAD baru, seperti restribusi Sarang Burung Walet, Kilang Sagu, Panglong Arang yang tersebar diseluruh Meranti. Yang selama ini belum dikenakan pajak.
Pada kesempatan itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga menyinggung laporan masyarakat yang menyatakan beberapa oknum Kades melakukan penggelapan pajak. Modusnya dengan mengutip restribusi pajak kepada masyarakat namun setelah dikutip tidak disetorkan kepada Pemda. Kepada oknum Kades ini Bupati mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela itu karena akan berhadapan dengan masalah hukum.
“ada laporan dari LSM bahwa dan kalangan masyarakat yang melaporkan pada penegak hukum bahwa dirinya membayar pajak lewat Kades, namun dalam laporannya masih menunggak, Jika ini terjadi maka akan menjadi masalah penggelapan pajak, untuk itu hal ini tidak perlu terjadi, jangan sampai hal itu menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk menindak Kepala Desa,” ucap Bupati mengingatkan.
“Mari kelola pajak bumi dan bangunan secara benar,” tambahnya.
Sekedar informasi, kegiatan Lounching dan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, langsung diserahkan Bupati Drs. H. Irwan M.Si kepada para Camat yang diteruskan kepada Kepala Desa setempat.
Dikesempatan itu, bupati bersama Ketua DPRD Fauzy Hasan dan Wakil Ketua DPRD H. Muzamil berkesempatan menyerahkan SPPT Pajaknya melalui Mitra Bank Riau Kepri sebagai contoh kepada masyarakat menjadi warga taat pajak.***(adv/hms/Dham)
