Rohil(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan peningkatan infrastruktur terutama mengakomodir usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rohil, HM Job Kurniawan, walaupun secara umum usulan masih sama seperti tahun lalu, banyak usulan dari masing-masing
kecamatan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun ada beberapa program prioritas yang akan dituntaskan seperti infrastruktur, pariwisata dan
pengembangan ekonomi serta bagaimana meningkatakan sumber daya manusia (SDM)nya.
“Jadi walaupun usulan dari kecamatan itu banyak tentu nanti kita ambil yang prioritas saja,” jelasnya belum lama ini.
Dalam menindaklanjuti usulan kecamatan tersebut nantinya masing-masing kecamatan akan beradu argumen dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rohil. Kemudian,
dilanjutkan OPD akan menandai program mana saja yang meyakinkan dan lebih diprioritaskan daripada program lainnya.
Untuk jalan lintas pesisir Rohil, Job mengatakan Pemkab juga sudah membagi tugas dengan Pemprov Riau, dimana jalan lintas pesisir seperti jalan lintas Kecamatan Kubu
ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas sudah merupakan jalan provinsi.
“Kita tinggal mencover mana-mana lagi jalan yang akan kita selesaikan melalui dana kabupaten. Misal, jalan dari Kecamatan Simpang ke Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian jalan dari Simpang Pujud menuju Baganbatu dan sebagian jalan di Kubu. Begitu juga jalan dari Bagansiapiapi ke Pekaitan menuju Bangko Pusako yang
tahun ini sebagaian jalan itu sudah dikerjakan. Disamping itu kecamatan lain juga kita perhatikan, contohnya di Kecamatan Tanjung Medan dan Sinaboi yang merupakan jalan provinsi,” paparnya.
Sementara untuk jalan lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung juga menjadi program prioritas Pemkab Rohil yang merupakan jalan Nasional.
“Kita juga lagi meyakinkan Pemerintah Pusat supaya jalan itu bisa dilaksanakan dengan sitem multiyears dan dikerjakan sekaligus sama seperti pola pengerjaan jembatan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Karena kita sudah tunjukkan dari segi ukur mana yang bisa dan harus diperbaiki, tapi yang jelas Pemerintah Pusat sudah datang ke Rohil beberapa minggu lalu melalui perwakilan yang ada di Riau. Mereka sudah tahu mana yang akan diperbaiki jalan di Ujung Tanjung itu,” tuturnya.
Job Kurniawan berharap begitu nantinya jalan lintas Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi dan jalan lintas pesisir Rohil sudah selesai, tinggal pemerintah daerah setempat memperhatikan jalan-jalan penghubung di daerah itu.
Musrenbang tersebut langsung dibuka oleh Plt Bupati Rokan Drs, Jamiludin dam dihadiri Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Sekda Surya Arfan, Kepala Bappeda Job Kurniawan, Bappeda Provinsi Riau, Para Kepala Dinas,Camat serta unsur pemerintahan lainnya.
**Kerja Keras dan Lobi APBD Riau dan APBN**
Pemerintah Rokan Hilir tak hanya mengandalkan APBD daerah untuk pembangunan, namun harus bekerja keras melakukan lobi-lobi ke Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah
Pusat untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan lainnya, dengan demikian pemabngunan di daerah semakin meningkat.
Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Rokan Hilir, Juwarto ST MSi, mengatakan salah satu contoh, adalah melihat lebih dekat progres kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM) Dumai Rohil Bengkalis (DUROLIS) merupakan proyek strategis bagi Riau, karena memiliki kapasitas 100 liter/detik atau 400 liter/detik untuk 4 tahap ditahun ini.
Diketahui saat ini progres kegiatan mencapai sekitar 75 persen, dengan kapasitas 1800 Sambungan Rumah diyakini akhir tahun ini selesai.
Targetnya awal 2019 ketika prasarana lain (Intake dan Instalasi Pengolahan Air) yang dibangun melalui Dana APBN dan Dana APBD Provinsi Riau selesai, masyarakat segera dapat menikmati air bersih untuk wilayah Kecamatan Tanah Putih tanjung melawan, Rimba Melintang dan Bangko Pusako.
“Semua itu terwujud dari Kerjasama tim berarti semua anggota tim bekerja bersama-sama meraih tujuan yang sama. Jika ada anggota tim yang berpangku tangan saat rekan-rekannya bekerja akan menimbulkan konflik dalam tim tersebut. Di sinilah fungsi seorang pemimpin untuk menempatkan setiap anggota sesuai dengan kapasitasnya masing-masing,” pungkas Juwarto.
Pembangunan Jembatan Bagan Cacing di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir juga sudah berhasil direalisasikan.
Jembatan itu diresmikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Bupati Rokan Hilir Suyatno, Minggu (4/2/18) lalu. Kedatangan Gubri beserta rombongan lalu disambut meriah melalui penampilan Kesenian Tradisional Kuda Kepang, serta penampilan Rebana Qasidah Selamat Datang.
Dalam sambutannya Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan yang menelan biaya Rp 10 miliar ini adalah hasil kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan DPRD Provinsi Riau.
“Semoga dengan adanya jembatan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Tanjung Medan,” ujar Gubri.
Terkait buruknya jalan menuju lokasi peresmian jembatan ini, Gubri kemudian menjanjikan kepada masyarakat bahwa pihaknya akan segera menindaklanjutinya.
“Pemprov Riau melalui Dinas PUPR segera menindaklanjuti secepatnya,” kata Gubri.
Di lain pihak Bupati Rokan Hilir Suyatno atas nama masyarakat Kabupaten Rohil mengucapkan terima kasihnya kepada Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau.
“Jembatan ini sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat,” ujar Suyatno.
Melalui kesempatan ini Suyatno meminta perhatian Pemprov Riau agar mau membantu proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rohil. “Semoga kedepannya Rohil lebihmendapat perhatian dari Pemprov Riau,” harap Suyatno.
**Bantuan Premi Nelayan**
Dinas Perikanan Rokan Hilir juga sedang melakukan pendataan bagi para nelayan Rokan Hilir, Propinsi Riau. Para nelayan rencana akan mendapat Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) tahun 2018.
“Tahun ini Rohil kembali mendapatkan BPAN sebanyak 3.000 nelayan dan sekarang sedang dilakukan pendataan,” terang Kadis Perikanan Rohil Muhammad Amin, Senin (16/7/2018) di Bagansiapiapi.
Menurutnya, bantuan BPAN ditujukan bagi para nelayan yang belum pernah mendapatkan asuransi, dan bagi nelayan yang telah menerima sebelumnya tidak bisa mendaftar kembali.”Yang sudah menerima tidak boleh lagi ikut, karena yang sudah menerima tahun lalu sudah menjadi asuransi mandiri,” jelasnya.
Amin menambahkan, persyaratan bagi penerima bantuan BPAN tersebut, adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan baik menggunakan kapal maupun tidak ,namun bagi nelayan yang menggunkakan kapal hanya sebatas 10 GT ke bawah.
“Yang jelas mereka yang bekerja serta mata pencarian pokoknya adalah nelayan baik nelayan kecil, tradisional, nelayan buruh serta nelayan pemilik, namun untuk nelayan pemilik yang bersangkutan langsung melakukan penangkapan ikan,” katanya.
Lanjutnya, nelayan tersebut tidak menggunakan alat tangkap terlarang, namun yang bersangkutan bisa mendapatkan dengan syarat membuat surat perjanjian akan mengganti
alat tangkap yang di pakai.
“Kalau di KTP nya status pekerjaan nya bukan nelayan maka yang bersangkutan harus mengambil surat keterangan dari lurah maupun kepenghuluan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan nelayan,” terangnya lagi.
Disebutkan, saat ini dinas perikanan telah mengumpulkan para penyuluh agar melakukan pendataan serta mengumpulkan berkas pendaftaran para nelayan. Selain itu Amin menghimbau para nelayan segera melakukan pendaftaran.
“Jika meninggal dalam kondisi bekerja menangkap ikan akan mendapatkan asuransi sebesar RP 200 juta, namun jikan meninggal diluar itu maka akan dapat 160 juta namun disesuaikan dengan umur , jika nelayan yang meninggal umur nya sudah tidak produktif makanya besaran nya tidak 160 juta dan akan di sesuaikan oleh pihak asuransi, karena batas produktif sampai usia 65 tahun,” urainya.***(ADVERTORIAL)
