Pekanbaru(SegmenNews.com)- Ada 92 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mendapat rapor merah dan mengalami penyesuaian kapitasi periode Januari hingga Maret 2019. Hal ini disebabkan FKTP-FKTP tersebut belum melaksanakan penilaian kapitasi berbasis komitmen pelayanan (KBKP) secara optimal. Ada tiga hal yang menjadi penilaian KBKP yakni angka kontak peserta, rasio peserta prolanis rutin berkunjung, dan rasio rujukan rawat jalan non spesialistik (RRNS).
“Penyesuaiannya beraneka ragam. Ada 39 FKTP yang mendapat 95 persen, 47 FKTP yang mendapat 92,5 persen dan 6 FKTP yang mendapat 90 persen di wilayah kerja Cabang Pekanbaru,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Rahmad Asri Ritonga.
Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Pekanbaru, Abdullah Qayyum menuturkan bahwa banyaknya rapor merah ini perlu disiasati. Karena hal ini tentu menyangkut seberapa berkualitas, responsif, ketersediaan tenaga medis, hingga bentuk pendekatan emosional seperti apa yang direpresentasikan suatu FKTP.
“Secara umum kami sampaikan bahwasanya tentu masing-masing stakeholder di kabupaten-lah yang memahami kenapa rapornya merah. Dan agar dapat diantisipasi ke depan. Karena hal ini menyangkut seberapa berkualitasnya suatu FKTP. Apalagi dapat mempengaruhi pembayaran kapitasi hingga 3 bulan berikutnya,” terangnya saat Pertemuan Penilaian KBKP Oktober-Desember 2018 dan Monitoring Evaluasi Puskesmas dan FKTP Swasta di wilayah kerja Cabang Pekanbaru pada Senin (14/01).
Dokter Qayyum, begitu pria ini disapa, menyarankan untuk dilakukan utilisasai reviu dan audit. Mulai dari bagaimana pelayanan yang diberikan, sumber daya yang tepat hingga tak kalah penting etika dari tenaga medis. Sehingga nanti terlihat kendalanya, apakah perlu pelatihan atau apakah karena banyak data yang tidak langsung diinput ke aplikasi.
Sebagai pionir KBKP, Dinkes Pekanbaru nyatakan siap sharing dengan teman-teman Dinkes dan TKMKB Daerah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy Saragih, salah satu faktor penting adalah ketersediaan sumber daya dan inipula yang banyak dikeluhkan di daerah. Sulitnya jaringan komputer dan komunikasi data (jarkomdat) di daerah terpencil hingga tenaga medis yang kurang.
“Masukannya, untuk angka kontak tidak hanya kunjungan yang sakit tetapi juga yang sehat, karena ada 4 unsur yang perlu dipenuhi di tingkat FKTP yakni promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Bisa langsung diinput sebenarnya. RRNS, direviu untuk penyakit apa saja dan menjadi catatan bagi Dinkes bila terkendala dalam hal sapras. Prolanis, sebaiknya kita sinkronkan ke Program Rujuk Balik (PRB),” terang Zaini.
Zaini dan pihaknya siap membantu dan terus mengevaluasi sehingga tak ada lagi FKTP yang berapor merah. Menurutnya inilah bentuk pertanggungjawaban FKTP terhadap biaya kapitasi. Terlebih Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pekanbaru, Dian Astuti menambahkan bahwa era KBKP ini era tertib administrasi, dan baiknya dijadikan motivasi bagi kita. Apalagi bagi Puskesmas, KBKP ini sudah berlaku sejak tahun 2015 dan tahun 2018 bagi FKTP Swasta yang telah memenuhi syarat konsekuensi.
Asri dan pihaknya pun siap bergerak. Untuk peserta yang sudah terdata FKTP-nya sesuai keputusan pemerintah daerah, langsung disesuaikan. Inventarisir kembali kendala-kendalanya dan sampaikan ke Dinkes. Dengan masukan-masukan yang telah disampaikan, Asri yakin FKTP dapat memperbaiki rapor merahnya.***(rls)
