DPRD Meranti Melalui Komisi II Dorong Percepatan Pembangunan

DPRD Meranti Melalui Komsisi II Dorong Percepatan Pembangunan

Meranti(SegmenNews.com)-Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Menanti agar jauh lebih maksimal dari tahun sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan pencapaian itu.

Salah satunya, melalui Komisi II DPRD Kepulauan Meranti awal tahun 2020 lalu melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau guna mempertanyakan perencanaan dan alokasi program dan anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 dan tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi II Taufiek SM menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka mengetahui Alokasi Anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yahun 2020 dan tahun 2021. “Kita ingin mengetahui program-program apa saja yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2020 ini,” kata Taufiek didampingi seluruh anggota Komisi II.

Menurut Taufiek, selain program di tahun 2020, perencanaan program di tahun 2021 juga harus menjadi perhatian dari Bappeda Litbang Provinsi Riau. “Selama ini Kabupaten Kepulauan Meranti setiap tahunnya terabaikan dan seperti di anak tirikan dan kurang mendapat perhatian dibanding Kabupaten lain di Provinsi Riau. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran yang sedikit dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Riau,” lanjut dia.

Saat itu, Taufiek juga mengkritisi terkait alokasi dana Pemprov Riau yang hanya menyalurkan berbentuk DED. Selain infrastruktur menurut Taufiek, bantuan di sektor pertanian, perkebunan, pendidikan serta kesehatan juga harus menjadi prioritas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditempat yang sama, anggota Komisi II Fauzi Hasan SE juga berharap Bappeda Litbang Provinsi Riau dapat memetakan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik. “Kita mau pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau harus fokus. Pembangunan Jalan Kampung Balak – Alai – Selatpanjang yang sudah direncanakan dan terbengkalai saat ini harus menjadi prioritas,’ tegas mantan Ketua DPRD Kepulauan Meranti Periode 2014 – 2019 tersebut.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II Basiran SE MM. Menurutnya, pembangunan jalan Kampung Balak – Alai – Selatpanjang harus segera dilaksanakan untuk membuka akses dan perputaran ekonomi masyarakat. “Saya kira beberapa bagian jalan yang menjadi masalah bisa dikaji dan diselesaikan,” ujar politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang Provinsi Riau, Andi Ista Tutih menyampaikan, bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Aalokasi anggaran ke Kabupaten/Kota disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas bukan hanya presentasi.

“Kita selalu berkomitmen untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya keberlanjutan pembangunan. Apa yang sudah disampaikan secara lisan nantinya harus diterjemahkan kedalam tulisan untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan perencanaan,” bebernya.

Menurutnya, alokasi anggaran Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 masih diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur dan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk membayar gaji guru dan bidang-bidang lainnya.

*Iskandar Budiman Minta Pemprov Riau Adil*

Pemerintah Provinsi Riau diminta adil dalam mengalokasikan anggaran dan program pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman, SE saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II Kepulauan Meranti ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan Litbang Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada Kamis (30/01) lalu.

Menurut Iskandar, alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini kecil dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau harus mendapat perhatian lebih dan ditinjau ulang. “Tingkat kemiskinan di Meranti sangat tinggi. Infrastruktur jalan juga masih memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi,” ujar Legislator dari Partai Golkar tersebut.

Iskandar juga mempertanyakan presentasi 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. “Dari 10 Trilyun lebih APBD Provinsi Riau, berapa persen alokasinya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya rasa ini penting sehingga persebaran pembangunan bisa merata,” sebutnya.

Iskandar juga berharap kepada Gubernur Riau melalui Bappeda Litbang Provinsi Riau untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jalan Kampung Balak ke Selatpanjang secepatnya. Menurut Iskandar, proyek yang sudah lama tersebut harus berkelanjutan sehingga dermaga penyeberangan dan kapal roro yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi besi tua.

“Kita minta kepada Pemprov Riau untuk lebih serius menyelesaikan proyek tersebut agar kita masyarakat Meranti tidak terisolir lagi dan tidak ketergantungan dengan kapal laut saja,” tutupnya.

*Banggar DPRD Meranti Kunker ke DPRD Provinsi Riau*

Selain melakukan silahturahmi, tujuan utama kunjungan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti ke Sekretariat DPRD Provinsi Riau, pada Senin (17/02) lalu, yakni menyampaikan tentang banyaknya ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kabupaten kita (Kepulauan Meranti, red) termasuk daerah termiskin se-Riau, dengan ini kami anggota banggar bersama-sama membicarakan jalan penyelesaiannya,” ujar Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah.

Dalam pertemuan itu, Fauzi Hasan juga sempat membahas tentang kondisi jalan Alai dan Kundur menuju Kampung Balak. Berharap, agar jalan tersebut bisa secepatnya dimasukan ke anggaran provinsi.

“Kita juga mengusulkan agar di Kepulauan Meranti bisa dibangun SMK pelayaran,” ungkapnya.

Disamping itu, H Sunaryo mengaku telah berdiskusi panjang bersama Gubernur Riau terkait pembangunan di Provinsi Riau. Untuk itu, dia berharap agar sinkronisasi komunikasi antara DPRD Kabupaten dan Provinsi Riau bisa lebih baik, sehingga usulan itu dapat dibahas dan diperjuangkan.

Sementara, Hj Mira Roza berharap jika ada usulan pembangunan yang belum terealisasi agar dapat disiapkan secara konkrit dan tertulis sehingga menjadi dasar untuk diperjuangkan DPRD Provinsi Riau.

Senada, Eddy Mohd Yatim juga mengajak agar DPRD Kepulauan Meranti melakukan komunikasi lebih intern dalam mengusulkan dan mengawal aspirasi masyarakat.***(Advertorial)