Meranti(SegmenNews.com)-Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Ballroom Hotel Indobaru, Jalan Diponegroro, Selatpanjang.
Salah satu pembahasan penting dalam rapat tersebut yakni terkait tentang kecocokan data dalam penyaluran program BPNT di Kepulauan Meranti.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Agusyanto, saat dikonfirmasi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyiapan data dalam penyaluran BPNT nantinya.
Apalagi, dikatakannya dalam penyaluran BPNT tahun 2020 ini ada penambahan jumlah nominal angka untuk penerima, dimana dari sebelumnya Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Ya, saat ini ada penambahan penerima yang diperuntukan untuk tahun 2020. Sebelum penyaluran itu makanya kita lakukan sosialisasi dulu,” terangnya, pada Kamis (05/03/2020) siang.
Dikatakannya agus, yang menjadi persoalan yang crusial dalam penyaluran program dari pusat yakni terkait data untuk penyaluran. Hal tersebut dikatakan Agus persoalan tersebut sudah menjadi persoalan Nasional.
“Selama saya di Dinas Sosial, yang menjadi PR yaitu terkait kecocokan data. Dimana persoalan itu ada yang mampu dapat bantuan dan tidak mampu tidak dapat. Lagi pula kewenangan kita didaerah hanya bisa mengusulkan saja putusan tetap di pusat, ya jadi kita melewatilah mekanisme ini,” jelasnya.
“Apabila ada masyarakat yang mampu dan ingin diganti ya nanti kepala desa yang menggantinya sesuai mekanismenya melalui musyawarah desa siapa yang penggantinya, akan tetapi yang digantikan ini masuk tidak di basis data terpadu,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi, pihaknya akan melakukan pengecekan dan turun langsung ke lokasi, agar kesalahan pada data penerima tersebut dapat teratasi.
“Kita akan turun terus, karena ini kita masih melakukan update data terus untuk pencocokan data ini sekitar 20 ribu data, itu masalah NIK nya yang kurang akurat, dan kita dikasih batas waktu akhir bulan,” jelasnya.
Sejauh ini pihaknya akan terus melakukan pencocokan data dalam basis data terpadu (BDT), dan untuk verifikasi BDT setahun empat kali. Pada bulan Januari saja, dikatakan Agus ada sebanyak 3000 data yang diusulkan pada verifikasi BDT namun hingga sekarang belum keluar surat dari data tersebut.
“Untuk bulan april ini ada, untuk itu saat ini kita mengejar verifikasi validasi di bulan april itu dan mudah-mudahan terkejar. Juga ada verval di bulan 7 dan juga bulan 10,” ujarnya.***(Ags)
