[VIDEO]
Rohul(SegmenNews.com)- Puluhan wartawan melakukan aksi unjukrasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hulu, Jum’at (23/10/2020). Mereka meminta kepala BPN, Tabrita Simorangkir dicopot dari jabatannya.
Desakan itu dipicu tindakan pegawai BPN yang diduga bersikap arogan terhadap wartawan. Bahkan telah melarang wartawan melakukan peliputan kericuhan di kantor BPN.
Para wartawan dan LSM membawa sejumlah poster dengan tulisan soal undang-undang pers dan meminta kelapa badan BPN Rokan Hulu dicopot.
Dalam aksi, salah satu wartawan Alfian menegaskan, selama ini para wartawan sangat pro dengan kinerja BPN dalam pembagian prona kepada masyarakat, dan kerap melakukan peliputan.
Namun ia kecewa dengan perlakuan pegawai BPN yang dinilai telah menghalang-halangi kinerja wartawan yang melakukan peliputan di kantornya. Untuk itu, ia meminta pegawai ditindak dan kepala BPN segera dicopot.
“Copot kepala BPN,” teriak wartawan.
Menanggapi hal itu, Kabag Tata Usaha, Rini didampingi Kepala BPN Tabrita Simorangkir dan Kapolres menyampaikan, bahwa tindakannya kemaren hanya berniat melerai dan menenangkan pegawai BPN dalam situasi yang semakin memanas.
“Saya kemarin lebih tepatnya menghalangi, melerai. Karena saya anggap situsi akan memanas. Lebih tepatnya saya menenangkan anggota saya. Karna kemarin sempat terjadi penarikan kerah Kadus (Kepala Dusun). Karna itu terjadi, saya bertanya bapak siapa? bapak wartawan?. Lalu saya tanyakan surat tugas bapak mana? ,” jelas Rini.
Disamping itu, Kelapa BPN Rohul, menyampaikan permohonan maafnya kepada wartawan atas tindakan pegawainya. Ia menilai kejaian itu hanya salah paham.
“Setelah saya lihat CCTV masalah ini cuma kurang komunikasi (mis komunikasi) jadi saya meminta maaf kepada kawan-kawan sebab kita ini mitra,” katanya.
Sebelumnya, Kamis kemarin terjadi kekisruhan antara wartawan dan pegawai BPN. Dalam video berdurasi 1,26 menit. Terlihat seorang pegawai BPN meminta wartawan untuk mematikan kamera videonya. Walaupun wartawan itu telah mengaku Wartawan dan menunjukkan kartu persnya, namun pegawai BPN tetap melarang wartawan mengambil video kericuhan itu.
Akibat pelarangan itu, situasi semakin memanas. Salah seorang wartawan bertanya siapa yang melarang mengambil gambar?. Salah seorang pegawai BPN dengan lantang mengatakan ialah yang melarangnya.
Sementara itu, pegawai lainnya mempertanyakan surat tugas peliputan kepada wartawan yang tengah mengambil video. Tampak juga pegawai perempuan yang mengaku, bahwa wartawan tidak boleh mengambil gambar tanpa persetujuan dia.
“Nggak usah foto-foto disini. Disini ada CCTV kalau bapak butuh nanti. Bapak tau nggak pelanggaran. Kalau bapak foto-foto dan rekam kayak gini tanpa persetujuan saya, nggk boleh loh ini,” katanya kepada wartwan yang mengambil video.***(fit)
