Banjir Geser Karhutla Sebagai Status Bencana Tertinggi di Provinsi Riau

Banjir di Rohul (dokumen SegmenNews.com)

Pekanbaru(SegmenNews.com)- Banjir kini menjadi bencana dengan status ancaman tertinggi di Provinsi Riau. Hal ini menggeser Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selama ini menempati posisi teratas.

Menurut hasil kajian analisis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana Karhutla di Riau kini menempati status sedang. Sedangkan banjir menempati status paling atas dengan analisa potensi hingga 44%.

Dalam kajian tersebut, salah satu indikator penilaiannya adalah tingkat kerawanan bencana, kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan dan pencegahan.

Baca: VIDEO: Kapolres Evakuasi Ibu Hamil Ditengah Banjir 

Termasuk ketersediaan dan kesiapan personel yang akan diturunkan ke lapangan, sarana dan prasarana pendukung, hingga kelengkapan dokumen-dokumen perencanan. Pada penanganan Karhutla, kesiapan Riau sudah dianggap cukup baik. Namun, masih lemah dalam hal penanganan banjir.

“Kalau sebelumnya Karhutla adalah bencana paling tinggi di Riau, sekarang statusnya nomor 2. Paling tinggi itu banjir,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edy Afrizal, Rabu, 29 Juni 2022 di Pekanbaru.

Dengan demikian, kata dia, bencana Karhutla di Riau berada pada level sedang. Meski demikian langkah mitigasi terhadap potensi banjir dan Karhutla di Riau tetap dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terutama saat menghadapi musim penghujan yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun mendatang. “Kita lakukan persiapan dari sekarang  dan kebijakan-kebijakan itu lebih  banyak untuk mitigasi banjir,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini level tingkat kerawanan bencana di Riau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini  status tingkat kerawanan bencana sudah berada di level sedan.

Edy menegaskan, kajian tentang tingkat kerawanan bencana dilakukan oleh tim dari BNPB RI. Sehingga tidak diragukan lagi hasil penilaian nya. “Jadi bukan kita yang melakukan kajian, itu langsung dari BNPB,” ujarnya.***(btp)