Jakarta(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima penghargaan berkat terkait penurunan angka stunting. Penghargaan merupakan dari penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada wilayah Regional I.
Dalam penyerahan penghargaan, Kamis (7/7) kemarin, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan permasalahan stunting diselesaikan secara konsisten oleh Pemprov Riau. Tidak hanya itu, penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama, yakni memikirkan cara agar angka stunting di masing-masing daerah bisa menurun.
“Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dengan kabupaten kota yang ada di Riau dalam rangka mengejar target capaian, sudah menjadi komitmen bersama, dan itu merupakan kata kunci dalam mencapai keberhasilan,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/7/2022).
Berdasarkan data, setiap tahunnya angka stunting di Riau mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari angka stunting di Riau mencapai 36,8 persen di tahun 2013, kemudian tahun 2018 mencapai 27,4 persen, tahun 2019 terjadi penurunan hingga 23,95%, dan terakhir 2021, yaitu sebesar 22,3%.
Angka stunting di Bumi Melayu ini sudah mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2024.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengungkapkan prevalensi stunting di Indonesia harus diturunkan setidaknya menjadi 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif di tahun 2022 ini sesuai arahan Presiden.
Teguh menjelaskan tujuan dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
Penilaian dimulai dari memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, serta mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
“BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS pastinya perlu didukung oleh kita semuanya, intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran,” imbuh.
Teguh mengatakan sinergi dari seluruh elemen terkait, mulai dari sektor pemerintahan, Tim Penggerak PKK termasuk unsur masyarakat, diperlukan untuk mewujudkan Indonesia Zero Stunting pada tahun 2024 mendatang.
“Dengan demikian diharapkan pelaksanaan aksi penurunan stunting dapat lebih optimal dan konkret, guna kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya,” tutup Teguh.***(ADV)
