Pelalawan (SegmenNews.com)- Tim bentukan pemerintah pusat dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketuhanan (KLHK) seperti Balai Besar Konservasi Sumbar Daya Alam (BBKSDA) dan Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sempat turun di Desa Betung, tempat gajah liar merusak tanaman warga, tak kunjung tuntas.
Pasalnya, hingga saat ini masih berkeliaran 8 (delapan) ekor, satwa liar berbobot besar itu diwilayah perkebunan sawit, tempat penopang hidup masyarakat Desa Betung, Kesuma, Talau dan Desa lainnya. Hal itu terjadi menurut masyarakat setempat, setelah wilayah hutan TNTN Pelalawan dikuasai oknum-oknum kapitalis yang seakan-akan dibiarkan oleh KLHK dan seluruh tim bentukannya.
Baca Juga: BKSDA Dinilai Lamban Tangani Konflik Gajah di Pelalawan
“Gajah masih berputar-putar di sekitaran Betung dan Desa Kesuma sebanyak 8 ekor,” ungkap Abdul Gafur, warga Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Dalam hal ini, masyarakat menilai ada kongkalikong antara pemangku kepentingan di TNTN dan BBKSDA dengan para oknum perambah hutan, yang hingga saat ini, gajah liar tersebut seakan sengaja dibentrokan dengan kebun masyarakat, namun kebun-kebun yang merambah tanah wilayah TNTN tidak pernah tersentuh, padahal jaraknya sangat dekat dari kebun masyarakat.
Baca Juga: BKSDA Harus Punya Strategi
Pria 45 tahun tahun ini menambahkan, bahwa gajah-gajah liar tersebut masih di desa mereka, bahkan tim dari BBKSDA dan TNTN sudah pulang tanpa ada penyelesaian diapangan sama sekali.
“Gajah masih di seputaran Betung dan Kesuma. Paling jauh 2 km dari kampung kami. Tim dari BKSDA dn TNTN pamit pulang, tanpa ada pengganti,” beber Abdul Gafur, Sabtu 11 Februari 2023.
Jika dibiarkan terus, tambahnya, dengan jarak dan jumlah mamalia berbobot besar, mereka bersama tokoh masyarakat lainnya sangat kewalahan untuk menjamin kebun sawit yang satu-satunya penopang hidup keluarga mereka bisa bertahan dari santapan gajah tersebut.
“Masyarakat sudah tak sanggup untuk menjaga nya lagi, sebab gajah berjumlah 8 ekor. Itu nasib kmi saat ini,” pungkasnya pasrah.
Walaupun begitu, pria tinggi tegap ini, masih berharap agar Pemerintah Daerah Pelalawan dan pihak terkait lainnya bisa mencarikan solusi terbaik, agar masyarakat tidak berdampak dan satwa liar tersebut bisa kembali ke habitatnya dan di urus dengan baik oleh penanggung jawabnya.
“Yang terhormat Pak bupati, Wabub pak ketua Dewan, dan bapak wakil kami. Carikan kmi solusi nya,” tandasnya berharap kepada SegmenNews.com.
Sementara itu, pihak BBKSDA melalui Kepala Bidang Wilayah I Sumatera, Andri Hansen Siregar, hingga kini belum mau komentar hingga artikel ini ditayangkan.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, meminta agar KLHK menindak oknum-oknum perusak dan perambah hutan TNTN agar segera ditangkap, namun ironisnya sampai saat ini tidak ada action atau tindakannya sama sekali, jangankan untuk penindakan perusak hutan, mengembalikan satwa liar saja hingga ini belum ada keduduknnya, tim dari pihak terkait sudah pulang tanpa ada penyelesaian.***(Ikii)
