Pekanbaru(SegmenNews.com)– Sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan stunsing, Pemerintahan Provinsi (Pemprov Riau) berupaya untuk memenuhi ketersediaan alat antopometri bagi seluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Provinsi Riau.
Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak dan ibu di tingkat masyarakat, serta mempermudah monitoring pertumbuhan dan perkembangan balita.
Alat antropometri ini mencakup timbangan bayi, pengukur panjang badan. Serta pita ukur lengan atas untuk balita.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto telah memerintahkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ketersediaan alat antropometri ditiap posyandu. Ia berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan alat antropometri ditiap Posyandu di Provinsi Riau.
Hariyanto sampaikan, posyandu merupakan unit pelayanan kesehatan dasar yang berperan penting dalam mencatat dan memantau status kesehatan anak balita.
Dengan dilengkapi alat antropometri yang memadai, diharapkan akan tercipta data yang lebih akurat dan upaya pencegahan stunting serta masalah gizi lainnya dapat lebih efektif dilakukan.
“Antropometri harus dipenuhi untuk posyandu karena membantu petugas kesehatan untuk memantau pertumbuhan fisik balita secara berkala, mendeteksi masalah pertumbuhan seperti stunting atau kekurangan berat badan,” kata penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto.
Menurut SF Hariyanto, posyandu adalah program pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan dan perawatan balita (anak di bawah lima tahun) di Riau. Karena itu tim pemantau stunting di daerah agar segera mendata posyandu yang belum memiliki antropometri agar bantuan antropometri segera diberikan.
“Jika ada yang kekurangan antropometri maka, kami segera menyiapkan pembeliannya dalam upaya mendorong target satu digit prevalensi stunting di Riau tahun 2024. Sebab dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting Riau pada tahun 2023 sebesar 13,6 persen. Hasil tersebut lebih baik dibanding prevalensi stunting Riau pada 2022 sebesar 17 persen,” katanya
Artinya, stunting Riau dibandingkan tahun 2022, prevalensi stunting Riau turun 3,4 persen di tahun 2023, dan Riau menempati urutan ketiga terendah di Indonesia. Untuk Kabupaten Kampar dengan prevalensi stunting 7,6 persen, Kota Pekanbaru 8,7 persen.
“Kita optimistis bisa mencapai satu digit prevalensi stunting Riau atau (3,4 persen) pada tahun 2025, apalagi Pemprov Riau membantu 1.591 desa dengan alokasi anggaran Rp20 juta/desa untuk menurunkan prevalensi stunting, Rp10 juta/desa untuk posyandu dan Rp5 juta/desa untuk PKK,” katanya.***(adv)
