Pekanbaru(SegmenNews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menyusul penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025. Pemprov Riau resmi mengajukan permintaan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencakup dukungan helikopter untuk water bombing, patroli udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, mengatakan status siaga darurat Karhutla sudah diberlakukan hingga akhir November 2025. Langkah ini diambil sebagai antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau.
“Status siaga darurat Karhutla sudah kita tetapkan. Saat ini, kami sedang mempersiapkan surat usulan permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli udara kepada BNPB. Insya Allah, surat ini akan kita kirimkan pekan ini,” ujar Edy Afrizal, Kamis (10/4/2025).
Dalam usulan tersebut, Pemprov Riau mengajukan delapan unit helikopter ke BNPB. Sebanyak enam unit akan difungsikan untuk operasi water bombing memadamkan titik api, sementara dua unit lainnya digunakan untuk patroli udara guna memantau potensi kebakaran secara lebih efektif.
“Tentu saja, jumlah helikopter yang akan dibantu oleh BNPB akan menyesuaikan dengan ketersediaan dan prioritas pusat. Namun, yang pasti, pengajuan ini adalah bagian dari upaya antisipasi kita, mengingat prediksi BMKG yang menyebutkan Riau memasuki musim panas pada Mei hingga Juni,” jelas Edy.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga mengusulkan dukungan untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Edy, upaya ini sangat penting dalam pencegahan dini Karhutla, khususnya ketika curah hujan mulai menurun namun kondisi awan masih memungkinkan dilakukan penyemaian.
“Dengan adanya usulan OMC ini, kita harapkan saat curah hujan berkurang dan musim kemarau tiba, OMC bisa langsung diimplementasikan sebagai langkah pencegahan Karhutla,” tegasnya.
Langkah proaktif Pemprov Riau ini menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman Karhutla tahun 2025. Pemerintah daerah berupaya maksimal dengan menggandeng pemerintah pusat, guna meminimalisir dampak dan risiko bencana asap di Bumi Lancang Kuning.***(mc)
