Rohul(SegmenNews.com) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu menyampaikan kritik terhadap Dinas Sosial terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah kabupaten Rokan Hulu.
Pasalnya, HMI menilai bahwa program bantuan sosial bersyarat itu tidak berjalan sesuai regulasi, terutama terkait kinerja pendamping PKH.
Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan. Ia menegaskan agar Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pendamping yang selama ini dipercaya menjalankan program tersebut.
“Kami mendesak agar Dinas Sosial melakukan pemantauan langsung dan mengevaluasi secara total para pendamping PKH. Ada indikasi ketidaktepatan dan penyimpangan dari regulasi yang berlaku,” ujarnya, Senin (24/6/25).
Hal senada disampaikan Ardias Januar, Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Rokan Hulu, yang melakukan investigasi langsung ke sejumlah kecamatan dan desa. Ia menyebut, dari hasil wawancara dengan warga penerima, ditemukan dugaan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Ada warga yang sebenarnya layak menerima bantuan namun tidak terdaftar, sementara beberapa yang tak sesuai kriteria justru menjadi penerima. Ini mencederai semangat keadilan sosial,” tegas Ardias.
HMI Cabang Rokan Hulu juga mendorong peningkatan transparansi data penerima PKH, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, agar distribusi bantuan benar-benar adil dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami menuntut agar Dinas Sosial melaksanakan program PKH ini secara akuntabel dan sesuai aturan. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru diselewengkan,” tambah Al Fajar.
HMI menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada langkah konkret yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu.***
