Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp10,007 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui rangkaian pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026).
Persetujuan bersama ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang. Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan pengelolaan anggaran berjalan terukur, sesuai prioritas pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Riau.
Dalam pendapat akhirnya, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda APBD 2027 merupakan hasil dari rangkaian penyusunan, pembahasan, dan penyesuaian bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD. Ia mengapresiasi pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses pembahasan berlangsung.
“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian tahapan penyusunan dan pembahasan bersama, hari ini kita telah sampai pada tahap persetujuan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan, masukan, serta saran yang telah diberikan selama proses pembahasan,” ujar SF.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Provinsi Riau pada 2027 direncanakan sebesar Rp10,007 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar.
“Dari hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah kita rencanakan sebesar Rp10,007 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,907 triliun,” jelasnya.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa PAD menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Dengan kontribusi sekitar 69,87 persen dari total pendapatan yang direncanakan, PAD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Riau untuk membiayai berbagai program pembangunan.
SF menyampaikan bahwa penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja. Oleh karena itu, seluruh komponen anggaran perlu dikelola secara cermat agar program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan prioritas pembangunan.
“Kita berharap seluruh perencanaan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Yang paling penting, anggaran yang telah disepakati bersama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam draf pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi, menyampaikan bahwa persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan hasil kerja bersama antara legislatif dan pemerintah daerah. Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan hasil dari proses pembahasan dan kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau. Kita berharap anggaran yang telah disepakati ini dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menilai koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus dijaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan anggaran setelah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari prioritas yang telah disepakati.
“Setelah APBD ini disetujui, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal pelaksanaannya. Kami berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik, transparan, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat Riau,” tutupnya.
Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyusunan APBD guna memastikan kesesuaian rancangan anggaran dengan kebijakan nasional, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undanga.***(inf)





