Pekanbaru(SegmenNews.com)- Pemprov Riau mengumumkan pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan II 2022 naik sebesar 4,88%.Banyak pembangunan dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya angka kemiskinan yang diklaim berkurang.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh komoditi turunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 26,19%%, pertambangan dan penggalian kontribusi sebesar 24,4%, selanjutnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusi sebesar 24,34%.
“Alhamdulillah komoditi unggulan (kelapa sawit), sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali,” ujar Gubernur Riau Syamsuar dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2022).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke-65 yang digelar di gedung DPRD Riau.
Capaian realisasi investasi tersebut mencapai 107,98% dari target yang telah ditetapkan Provinsi Riau untuk tahun 2021, yaitu sebesar Rp 49,1 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 61.388 orang.
Untuk tahun 2022, Provinsi Riau telah menetapkan target sebesar Rp 60,46 triliun, dan saat ini realisasi investasi sampai dengan triwulan II (Januari – Juni 2022) tercatat telah mencapai 73,41% dari target 60,46 triliun (peringkat 5 Nasional). Capaian realisasi tersebut bernilai investasi Rp 44,4 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 32.385 orang.
Keunggulan Provinsi Riau juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-5 di Indonesia, atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5, 22% terhadap PDB Nasional.
Di samping itu, capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 dinilai baik. Hal ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke tujuh secara nasional. Capaian ini meningkat sebesar 0,23 poin dibandingkan tahun 2020.
Untuk tingkat kemiskinan, Provinsi Riau juga tercatat menurun dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2022 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,78%. Sedangkan pada Maret 2021 tingkat kemiskinan tercatat mencapai 7,12%.
Di sisi lain, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau tercatat sebesar 4,40% per Februari tahun 2022. Angka ini lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 5,83%. Kemudian, pada tahun 2021 indeks daya saing daerah Provinsi Riau dengan capaian 2,9890 poin (kategori tinggi) juga meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 2,2399 poin (kategori sedang).
Sementara itu, untuk Indeks Kebudayaan Provinsi Riau, pada tahun 2019 berada pada peringkat ke 7 Nasional dan pada tahun 2020 naik pada peringkat 4 Nasional. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kemandirian desa, Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen memberikan bantuan keuangan terhadap 1.591 desa yang dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini.
Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, diharapkan lebih banyak terwujudnya desa mandiri.
Untuk diketahui, sebelum adanya BKK desa, jumlah desa mandiri di Provinsi Riau tahun 2019 hanya sebanyak 10 desa, desa maju sebanyak 163 desa, desa berkembang sebanyak 951 desa dan desa tertinggal sebanyak 422 desa, dan desa sangat tertinggal 45 desa. Namun, setelah adanya program BKK banyak desa mengalami kemajuan.
“Pada tahun 2022 setelah adanya program BKK kepada desa, jumlah desa mandiri sebanyak 159 desa, desa maju sebanyak 517 desa, desa berkembang sebanyak 805, desa tertinggal menurun menjadi 87 desa dan desa sangat tertinggal menurun menjadi 24 desa,” jelas Gubri.
Dilihat dari perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM), perkembangan desa maju dan desa mandiri mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2019 hingga 2022. Hal itu berarti rata-rata pertumbuhan desa maju sebesar 48,59% per tahun, sedangkan untuk kategori desa mandiri tumbuh sebesar 211,0% per tahun.
Demikian juga halnya dengan perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau. Pada tahun 2018, jumlah BUMDesa di Provinsi Riau sebanyak 1.192 BUMDesa, dan setelah program Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diluncurkan pada tahun 2019 hingga saat ini, perkembangan BUMDesa pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.591 BUMDesa dengan klasifikasi BUMDesa maju sebanyak 202. Kemudian, BUMDesa berkembang sebanyak 386, BUMDesa tumbuh sebanyak 442 dan BUMDesa dasar 561 Unit.
“Saat ini hanya dua Provinsi yakni Riau dan Jawa Tengah yang telah melaksanakan klasifikasi keberadaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa,” imbuhnya.
Di tengah sejumlah capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, Gubri mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Pihaknya tidak ingin timnya berpuas dengan apa yang telah dicapai. Untuk itu ia berharap dengan dukungan semua pihak kedepannya Provinsi Riau jauh lebih baik.
Sebagai informasi, sidang paripurna istimewa hri ulang tahun provinsi Riau tersebut juga dihadiri oleh para Gubernur Riau terdahulu, para tokoh dan masyarakat yang kemudian berdoa dan menyampaikan harapan bersama untuk kemajuan Provinsi Riau.(ADV)
