Rohul(SegmenNews.com) – Tim Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan Ekspose Dokumen Penurunan Kemiskinan untuk tahun 2025-2029 di Aula Bappeda Rohul, Selasa (10/12/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Rohul sekaligus Ketua RPKD H. Indra Gunawan, Kaban Bappeda Drs. H. Yusmar, M.Si, anggota DPRD H. Haliman, tim tenaga ahli dari Universitas Riau, Asisten I H. Fhatanalia Putra, S.Sos, pimpinan Forkopimda, Kepala BPS Rohul Surya Legowo, SST, M.M, serta berbagai pihak eksternal yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan menyatakan bahwa kemiskinan adalah tantangan kompleks yang memerlukan solusi terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Penyusunan dokumen RPKD ini merupakan langkah strategis untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis data.
“Data masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem harus akurat agar penanganannya tepat sasaran. Meski ekonomi terlihat baik, penurunan angka kemiskinan tetap menjadi fokus kami,” ujar H. Indra Gunawan.
Wakil Bupati juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya, yaitu 2,07% pada 2021, 1,90% pada 2022, dan 1,39% pada 2023. Ia berharap program ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin mendatang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata.
Kaban Bappeda Rohul, Drs. H. Yusmar, M.Si, menyampaikan bahwa RPKD akan menjalin diskusi konstruktif dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen melalui inovasi digital, seperti aplikasi E-Bangkit, E-Strong, dan E-Sembako untuk memaksimalkan penanganan kemiskinan.
“Strategi ini bertujuan agar penurunan kemiskinan berjalan terarah, inklusif, dan tepat sasaran,” tambah Yusmar.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Rohul masih berada di angka 9,72 persen, yang tergolong tinggi di Provinsi Riau. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.
Ketua Tim Tenaga Ahli dari Universitas Riau menambahkan, dokumen RPKD penting karena masalah kemiskinan bersifat lokal dan memerlukan kebijakan spesifik. Ia menekankan perlunya menempatkan kemiskinan sebagai isu strategis untuk memastikan keberhasilan program ini.
Dengan adanya dokumen RPKD 2025-2029, diharapkan Kabupaten Rohul dapat terus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.***(rls)
