Pekanbaru(SegmenNews.com)- Komisi II DPRD Riau membahas Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Rabu (19/11/2025) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan KUA-PPAS dimulai dengan Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi (Disperindagkop).
Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh oleh ketua komisi II Adam Syafaat, bersama Sekretaris Androy Ade Rianda, serta anggota Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Monang Eliezer Pasaribu.
Dalam pembahasan itu, Komisi II menyoroti penurunan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026, termasuk Dinas Pariwisata. Penurunan tersebut disebut mencapai hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Dari 2025 ke 2026 mereka turun, hampir 10 persen, kegiatan itu seperti Bakar Tongkang dan Pacu Jalur yang selama ini menjadi agenda rutin,” ujar anggota komisi II DPRD Riau Ginda Burnama.
Ketua Fraksi Gerindra ini menilai, Dinas Pariwisata baru menyampaikan gambaran umum program 2026, sementara rincian belum dipaparkan secara lengkap.
“Dinas Pariwisata baru menyampaikan pembukanya saja, belum detail. PAD sektor pariwisata juga belum dijelaskan secara rinci,” ucapnya.
Selain Dinas Pariwisata, penurunan anggaran juga terjadi pada OPD lain. Seperti halnya Disperindag yang juga mengalami pengurangan. “Saya rasa hampir semua OPD mengalami pengurangan anggaran,” sebutnya.
Untuk itu, Komisi II berencana menyampaikan sikap resminya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Pihaknya akan menyampaikan secara langsung bagaimana solusi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Di Banggar nanti kita sampaikan secara resmi bagaimana solusi terhadap kegiatan yang langsung menyentuh pelayanan masyarakat. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Riau,” pungkasnya. (Galeri)
