Rohul(SegmenNews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) kembali melakukan pengisian dan penyegaran jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Senin (14/9) petang, Penjabat (Pj) Sekda Rohul Drs H Yusmar MSi mewakili Bupati Rohul Anton ST MM melantik sejumlah pejabat eselon II, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di ruang kerja Sekda Rohul.
Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul Andi Yanto diikuti sejumlah pejabat yang mendapat amanah melalui rotasi maupun promosi jabatan. Pengisian jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Salah satunya, Margono SSos MSi. Pejabat yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Setda Rohul itu, dilantik dan bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan pada Setda Rohul. Jabatan tersebut sebelumnya masih kosong dan belum diisi pejabat eselon II.
Selain itu, Yosep Ardi ST yang sebelumnya menjabat Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Rohul, dilantik sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rohul. Jabatan tersebut merupakan pejabat pengawas eselon IVa. Sementara itu, Nefrizal SPi MSi dilantik sebagai Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Rohul.
Dalam arahannya, Pj Sekda Rohul Drs H Yusmar MSi menyampaikan pesan Bupati Rohul Anton ST MM kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan, menurutnya, harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan yang maksimal.
‘’Bapak Bupati berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik, maksimal dan penuh tanggung jawab. Jabatan yang diberikan merupakan amanah sekaligus kepercayaan dari pimpinan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh,’’ ungkap H Yusmar menjawab Riau Pos, Senin (14/9).
Menurutnya, pengisian maupun penyegaran jabatan bukan semata-mata berkaitan dengan pergantian posisi, tetapi bagian dari kebutuhan organisasi pemerintahan. Dengan terisinya jabatan yang kosong dan penempatan pejabat sesuai kebutuhan, diharapkan kinerja perangkat daerah semakin efektif.***(Hen/hm)
