Pekanbaru (SegmenNews.com)- DPRD Riau kecewa terhadap Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Metrologi Disperindag Provinsi Riau. Pasalnya Badan Metrologi merupakan salah
satu Satuan Kerja (Satker) penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi, namun pengolahannya tidak maksimal.
Dikatakan Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson bahwa pendapatan UPT setiap tahunnya melebihi target setiap tahun. Namun targetnya dari terra timbangan hanya Rp 325 juta dan pendapatan Rp 447 juta per tahun.
Padahal jika UPT ini diolah dengan, diyakini akan mendapatkan hasil memuaskan. Sebab jumlah timbangan di 12 Kabupaten Riau diprediksi hitungan jutaan. Jika bisa ditera setiap timbangan, maka akan mendapatkan pendapatan bagi daerah.
“Data yang dimiliki oleh UPT itu tidak lengkap, hanya sekitar 200-san SPBU di Riau. Ketika turun kelapangan, mereka hanya mengunjungi paling banyak tiga kecamatan, sementara kecamatan lain tidak dikunjungi. Jadi kalau seperti ini bagaimana akan memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Aherson, seusai melakukan Sidak ke UPT Metrologi Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, Kamis (8/1/15).
Tahun sebelumnya UPT ini tetap dianggarkan dalam APBD, namun APBD tahun 2015 tidak mendapat anggaran. Namun setelah dilihat UPT ini memiliki potensi bagus untuk peningkatan PAD, maka di APBD perubahan 2015 akan dianggarkan kembali.
Dengan catatan, UPT Metrologi dapat memaksimalkan pendapatan dan mendata seluruh SPBU, timbangan pedagang dan seluruh jenis timbangan lainnya. Terkait peningkatan SDM, akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Riau, baik dengan jalur beasiswa atau dipilih sebagai utusan perwakilan Riau belajar kesekolah Metrologi Bandung.
Sebab tidak semua orang yang bisa langsung menjadi staff di UPT itu, karena harus memiliki sertifikat mengenai terra, tera ulang dan timbangan dari lembaga resmi Metrologi Bandung. Dan biasanya Sarjana lulusan Fakultas Teknik Industri yang menjadi pegawai di Satker tersebut.
Jumlah personil (staf) 13 orang. Seharusnya personil yang ideal yakni 27 orang. Sementara wilayah kerja UPT Metrologi di 12 kabupaten/kota. Jadi mereka tidak bisa menjangkau kesemua polosok daerah. Namun jika personil ditambah, diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan setiap tahun.***(ran)