Pekanbaru(SegmenNews.com)- Walikota pekanbaru H.Firdaus,ST.MT mengikuti diskusi pada Focus Group Discussion ( FGD ) Badan pemeriksa keuangan ( BPK ) Republik Indonesia ( RI ) RIAU dalam rangka Transformasi hasil pemeriksaan BPK dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di ruang rapat kantor BPK RI Riau jalan sudirman kota Pekanbaru, Jum’at ( 13/03 ).
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis,MA, Plt.Gubernur Riau Ir.H.Arsyadjuliandi Rahman, Sekdaprov riau, wakil ketua komisi XI DPR RI H.Jon Erizal,SE.MBA, Staf Ahli BPK RI, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Rohul, Kepala perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Rektor Universitas Riau, Kepala pusat pendidikan dan pelatihan BPK RI, Direktur SDM dan Umum PT.Jasa Marga, Direktur Keuangan PTPN III, Sekdako Pekanbaru H.M.Sukri Harto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau, dan Guru besar fakultas ekonomi universitas riau…
Ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis,MA kegiatan Focus Group Discussion BPK RI bertujuan untuk menciptakan pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah menuju kesejahteraan rakyat. Dengan berdasarkan Undang-undang 1945 pasal 23 bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedatangan ketua BPK RI ke provinsi riau untuk menyerap aspirasi dan pemikiran pimpinan daerah, karena kebijakan tidak hanya diambil dari pusat tetapi juga dari daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK RI dari 13 auditi 1 pemerintah provinsi 2 kota dan 10 kabupaten, untuk provinsi riau diatas rata-rata nasional pada tahun 2013 dengan angka WTP 53% dan WTP nasional 34%, dengan ini untuk kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan WTP dengan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan indesk pembangunan manusia.tegas ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis,MA.
Walikota Pekanbaru H.Firdaus,ST.MT mengatakan diskusi ini sangat menarik karena BPK RI mau berdiskusi dengan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan BPK untuk kedepannya supaya penggunaan keuangan lebih efisien untuk kesejahteraan rakyat. Dan diskusi ini merupakan inovasi BPK dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan dana APBD yang 15-20% itu hendaknya bisa menjadi stimulus untuk dikembangkan menjadi 80-100% untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat, tegas walikota pekanbaru.***(hms)
