Rokan Hilir(SegmenNews.com)- Bupati Rohil Suyatno membuka secara resmi sosialisasi pemberdayaan masyarakat perbatasan. Kegiatan ini ditaja Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (LPM IPDN). Saat itu, dia juga didaulat menyampaikan ekspose dengan tema Isu-Isu Perbatasan dan Arah Pembangunan Rokan Hilir.
Sosialisasi dilaksanakan, Senin (16/3) di gedung serbaguna Bagansiapiapi dihadiri langsung Ketua LPM IPDN Diah Anggaraeni, Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Wakil Bupati Erianda, Plt Sekda Surya Arfan, staf ahli, asisten, kepala SKPD, camat serta seluruh penghulu/lurah.
Dalam pengarahannya, Bupati Suyatno menyambut baik pengabdian masyarakat LPM IPDN, dan seluruh datuk pengulu serta camat disuruhnya hadir. “Yang hadir itu seluruh kepala desa, datuk penghulu, lurah dan camat. Kita ciptakan kebersamaan-kebersamaan, kekompakan-kekompakan,” katanya.
Dalam ekpsose, Suyatno berkeinginan menjadikan Rokan Hilir daerah sentra pertanian dan perikanan, serta membeberkan sejumlah konflik perbatasan, baik dengan provinsi tetangga, maupun kabupaten tetangga.
Dalam pada itu, Rektor IPDN Suhajar Diantoro diwakili Ketua LPM IPDN Diah Anggraeni menyatakan, selama ini LPM IPDN tidak diperhitungkan. “Ini dilirik sebelah matapun tidak,” ujar Diah.
Padahal, telah diatur, salah satu cara mempertahankan kepercayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan pengabdian masyarakat, karena ini salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi, sementara IPDN satu-satunya perguruan tinggi dibawah Kementrian Dalam Negeri yang menghasilkan praja.
Kondisi itu katanya berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu pasal menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian pengabdian masyarakat. “Wajib, jadi pengabdian masyarakat itu wajib,” tegasnya.
Karena kewajiban itu, LPM IPDN katanya mulai tahun 2015 ini akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dalam pengajuan anggaran APBN dikawalnya.
“Mulai 2015 akan dilaksanakan, sehingga dalam pengajuan anggaran APBN, kami sudah sampaikan Buk Endang, dalam pengajuan anggaran tidak satupun dicoret, Biro Perencanaan Kementrian Dalam Negeri, tak ada yang coret, Alhamdulillah sudah kita mulai,” bebernya.
LPM IPDN katanya lembaga fungsi tri dharma perguruan tinggi IPDN yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengabdian masyarakat, bakti sosial, dan pengembangan implementasi keilmuan, pembangunan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan.
Sementara itu, panitia pelaksana, Kepala Lintas Pesisir dan Perbatasan LPM IPDN, Hasbullah Hasan, dalam laporannya menyebutkan peserta terdiri dari 50 orang, aparatur pemerintah delapan kepenghuluan, lembaga-lembaga yang ada di kepenghuluan, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda.
Delapan kepenghuluan terdiri dari dua kecamatan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kepenghuluan Panipahan, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kepenghuluan Panipahan Laut, Kepenghuluan Teluk Pulai, kemudian juga Kecamatan Sinaboi, Kepenghuluan Sinaboi, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kepenghuluan Raja Bejamu, dan Kepenghuluan Sungai Nyamuk.
Materi dan narasumber, Bupati Rohil Suyatno, tema Isu-Isu Strategis Perbatasan dan Arah Pembangunan Rokan Hilir, Hukum dan Hak Azazi Manusia (batal, karena narasumbernya mendadak ada keperluan lain, red), Diah Anggraeni, Ketua LPM IPDN, Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat dan Direktur IPDN Kampus Rokan Hilir, Pembangunan Kepenghuluan, sedangkan anggaran dari LPM IPDN.***(adv/hms)
