Pekanbaru(SegmenNews.com)- Dari 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau, hanya Bupati Siak, H Syamsuar yang dipercaya sebagai ketua kelas pada Workshop Tunas dan Sistem Integritas, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Prov Riau Pekanbaru, Selasa (14/06/2016).
Selain dihadiri kepala daerah kabupaten/Kota, Workshop juga dihadiri Gubernur Riau Arsyadjulinadi Rahman, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno serta kepala daerah dan pimpinan DPRD lainnya se-Provinsi Riau.
Tim dari KPK terdiri Rian Utama, Anto Ikayadi dan Handayani sebagai mentor yang memberikan wejangan-wejangan kepada Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD seRiau. Bupati Siak dipilih sebagai ketua kelas pada workshop tersebut.
Salah seorang Tim dari KPK Rian Utama saat dijumpai mengatakan Ini yang ketiga kali kita laksanakan se Indonesia. Yang pertama di Semarang kemudian Banten dan Riau.
“Riau merupakan salah satu daerah yang kita prioritaskan dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari acara Rakor dan Supervisi pencegahan dan penindakan teritegrasi di Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu,” sebut Rian.
Para peserta terdiri dari 12 pasangan Walikota/Bupati dan wakilnya, selain itu juga diikuti oleh ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD se Riau.
Saat dijumpai usai acara Bupati Siak Syamsuar mengatakan, kegiatan ini sangat bagus sekali artinya nanti bisa kita terapkan di kabupaten Siak. Setiap pimpinan SKPD harus memiliki integritas tinggi dan apa yang saya peroleh dari workshop ini nanti akan kita buat di Siak, kata Syamsuar.
Sementara saat diwawancarai Anto Ikayadi dari Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas.
Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.
Materi yang diberikan dalam bentuk games atau permainan dan pemecahan kasus-kasus. Kegiatan ini membentuk Komite, Tunas dan Sistem Integritas bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se Provinsi Riau.***(rls/rinto)
