Tembilahan(SegmenNews.com)-Hingga saat ini kasus rusaknya perkebunan kelapa masyarakat diduga akibat aktifitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indogreen Jaya Abadi (PT IJA) belum ada kejelasan.
Walaupun pihak Pemkab Indragiri Hilir telah membentuk tim untuk menyelesaikan kasus ini, namun masyarakat tak kunjung mendapatkan kejelasan.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Pirman, Rabu (6/10/16) mengatakan anggota DPRD Inhil harus turun tangan dan bertindak tegas dan mempertanyakan penyelesaian dari tim yang dibentuk, bukan hanya diam.
Kediaman anggota DPRD menimbulkan berbagai persepsi ditengah tengah masyarakat, Anggota DPRD dinilai berada di belakang pihak perusahaan.
“Kita melihat sepertinya pihak pemerintah dan DPRD terkesan melindungi dan berada di belakang pihak perusahaan, pasalnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari penyelesaian dari kasus PT IJA tersebut,” ungkap Pirman.
Menurutnya, seharusnya pihak DPRD yang terdepan menggesa Pemerintah dalam hal ini Badan Perizinan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, kalau memang perlu pihak DPRD harus tegas menggunakan hak interpelasinya terhadap Pemerintah.
“Apa yang dilakukan pihak DPRD sekarang nol besar semua, DPRD harus memanggil Pemkab, memastikan Tim yang dibentuk bekerja apa tidak, kalau memang ternyata tidak bekerja, harusnya DPRD juga lakukan hak interpelasinya,” tambah Pirman.
“Kami mengimbau khususnya kepada anggota DPRD wilayah dapil 5, agar bisa lebih peka terhadap jeritan masyarakat dapil 5 jangan hanya lakukan pencitraan di atas penderitaan masyarakat,” jelasnya.
Senada dengan Pirman, Muhammad Guntur yang juga merupakan mahasiswa asal Kecamatan Concong menilai pihak eksekutif dan legislatif dalam hal ini Tim yang telah dibentuk tidak serius menyikapi persoalan ini. Padahal ia menilai kepentingan masyarakat merupakan kepentingan di atas segalanya.
“Kami minta ketegasan pihak eksekutif dan legislatif untuk tegas, Jangan sampai masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah dan legislatif,” ujar Guntur yang juga merupakan pengurus Badko HmI Riau-Kepri.
“Hari ini bisa kita lihat bagaimana kelapa bersinar di tengah kota, dan hidup di tengah aspal, tetapi justru kelapa masyarakat mati di lahan subur akibat ulah korporasi kapitalisme perusahaan,” tandas Guntur.
Lebih lanjut Pirman dan Guntur mengancam akan mengakomodir seluruh mahasiswa dan pelajar bahkan masyarakat yang tergabung di Kecamatan Kuindra dan Concong.
Untuk turun melakukan demonstrasi mendesak pemerintah dalam hal ini pihak perizinan untuk segera meninjau kembali izin PT IJA kalau memang terbukti melakukan pelanggaran Pemerintah harus tegas lakukan pencabutan izin PT IJA.***(Rizal)
