Pekanbaru (SegmenNews.com)-Antonious alias Ameng, bersama empat terdakwa korupsi proyek pembangunan SD 025 Kelurahan Sekip, Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (24/1/2017), hanya dituntut selama satu tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Kelimanya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Antonius alias Ameng (Direktur PT Inhu Pratama), merupakan kontraktor pelaksana pembangunan proyek SD, sementara terdakwa lainnya yang dituntut hukuman sama yakni A Sarkawi S Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Suwardi, (konsultan) dan Andi Akib (subkontraktor) serta Adi Sucipto orang yang melanjutkan pekerjaan/proyek tersebut.
Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum Yogi, SH dihadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Selain menuntut penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut kelima terdakwa membayar denda.
Untuk terdakwa Antonius alias Ameng diwajibkan membayar denda sebesar Rp150 juta, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama lima bulan. Terdakwa Sarkawi diwajibkan membayar denda Rp50 juta, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama tiga bulan.
Terdakwa Suwardi diwajibkan membayar denda Rp150 juta, jika tidak dibayar diganti penjara selama lima bulan. Terdakwa Adi Sucipto diwajibkan membayar denda Rp150 juta, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama lima bulan. Sementara terdakwa Andi Akib diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsidi enam bulan penjara.
Sementara terhadap kelima terdakwa ini tidak dituntut membayar uang pengganti karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara.
Adapun hal yang meringankan menurut jaksa penuntut umum antara lain kelima terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
Untuk diketahui, korupsi yang dilakukan para tersangka adalah pembangunan SD bertingkat SD 025 Skip Hilr itahun 2014 dengan nilai sekitar Rp5,2 miliar. Pekerjaan ini dalam pelaksanaannya tiga kali dilakukan sub kontraktor, sehingga pekerjaan tidak selesai.
Dari hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar dari Rp5,2 miliar anggaran pembangunan proyek tersebut.
Atas perbuatan kelima terdakwa ini. Mereka dijerat Pasal 2 ayat I jo Pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pidana Korupsi .***(hasran)
