Bupati Meranti Hadiri Rakor Indonesia Maju di Jakarta

Turut mendampingi Bupati Meranti, Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman Nurhidayat, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Kepala Badang Pengelola Keuangan Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH.

Sekedar informasi, seperti disampaikan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, kegiatan ini dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan KPK, Kapolri, Panglima TNI, seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia, Pangdam, Dandim, Kajati dan Kajari, Kapolres se-Indonesia.

Dalam acara itu disampaikan arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo tentang berbagai Isu Strategis Nasional sekaligus Sinkronisasi Visi Misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan dari pusat hingga daerah.

Adapun arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, kepada Seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia yakni :

1. Kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak menyepelekan masalah yang kecil yang berpotensi menjadi besar untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan penanganan cepat.

2. Antara Forkopimda harus terjalin sinergitas dan komunikasi yang baik sehingga tercipta kerjasama, Persatuan dan kerukunan Nasional.

 3. Kepada Pemerintah Daerah diingatkan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan Perda yang pada akhirnya malah menjerat diri sendiri, membuat birokrasi menjadi berbelit-belit dan tidak Flexible.

4. Untuk menyederhanakan aturan Pemerintah Pusat Pusat akan ditempuh Omnibus Law:

70-74 UU akan direvisi menjadi satu kebijakan yang terintegrasi. Artinya satu Peraturan Menteri  akan menghapus 2 atau lebih peraturan Menteri sebelumnya.

4. Pemerintah Daerah diminta berbenah dengan membuat budaya baru yang berorientasi flexibilitas, kecepatan dan tidak berbelit-belit.

5. Jika ditemukan Indikasi penyimpangan diminta jangan didiamkan segera ingatkan agar tidak berlanjut kemasalah hukum yang kemudian ditebas ditengah jalan.

Selain 5 hal tersebut, lebih jauh dijelaskan Kabag Humas Hery Saputra ada beberapa Isu strategis yang harus diselesaikan seperti, Cipta Lapangan Kerja, Mendukung Iklim Investasi, Kondusifitas Daerah, Pengurusan Perizinan yang singkat, Layani semua Investasi yang masuk.

“Dengan begitu ekspor kita menjadi meningkat jangan sampai kalah dengan Vietnam,” ujar Presiden.

Dukungan terhadap kemudahan investasi ini menurut Presiden Joko Widodo, akan berdampak pada terbukanya peluang kerja dimana saat ini sebanyak 7 juta anak bangsa belum memiliki pekerjaan.

Saat ini banyak perusahaan besar didunia yang hengkang akibat ketidaknyamanan berinvestasi pasca perang dagang Cina-AS,  tercatat 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok, 23 diantaranya pindah ke Vietnam, sisanya ke India dan Malaysia tidak ke Indonesia.

Hal ini menurut Presiden akibat ruwetnya perizinan di pusat dan daerah khususnya terkait Permen, Perda dan lainnya. Sementara itu terkait Investasi yang berorientasi Eksport diminta jangan dipersulit. Ia menegaskan proses Perizinan harus disederhanakan tidak berputar dari eselon 4 hingga Eselon II, hal ini harus dipotong demi kecepatan dalam mengeluarkan keputusan.

“Bagi Investasi yang berorientasi Eksport tutup mata saja dan jangan banyak tanya karena ini memunculkan banyak lapangan kerja begitu juga untuk Investasi untuk Substitusi dan penurunan Import segera disetujui dan direalisasikan,” ucap Presiden.

Terakhir Presiden meminta untuk menjaga kepastian hukum, dan dalam hal investasi harus melibatkan pengusaha lokal, UMKM.

Kecepatan dalam berkerja dan melayani dalam mendukung program strategis Nasional harus menjadi prioritas dari para penegak hukum, Pemerintan Pusat dan Daerah.

Presiden juga meminta kepada aparatur terkait untuk menindak para pengganggu program Pemerintah, hindari segala bentuk pemerasan terhadap pelaku usaha dan jangan menakuti pejabat publik.

Presiden Joko Widodo sempat buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum Aparat yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

“Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali,” kata Jokowi.

Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum Aparat yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.

“Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di kejati ini, kejari ini, di polda ini, di polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah,” ujar Jokowi.

Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan,” katanya.

Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa.

Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.

“Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ucap Jokowi.

“Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” katanya.

Dan Jokowi yakin jika bangsa ini mampu menyelesaikan semua masalah itu maka diyakini Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat,” pungkas Presiden.

Menyikapi intruksi Presiden RI Ir. Joko Wido dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintan Pusat dan Daerah Tahun 2019. Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengaku sangat sejalan dengan program Pemerintan Kepulauan Meranti untuk itu Pemkab. Meranti siap mendukung dan menjalankan arahan itu tentunya bersinegri dengan Forkopimda dan aparat keamanan.

“Apa yang diamanatkan Pak Presiden sudah kita laksanakan karena memang sejalan dengan program Pemerintah Daerah untuk itu kita dari Pemda siap mendukung demi Indonesia maju,” ujar Bupati Irwan.***(Ags)