SegmenNews.com– Tracking Institute merilis hasil survei terbaru hari ini, Selasa 14 Januari 2014. Hasil survei menunjukkan bahwa publik masih menjadikan media massa sebagai akses informasi terhadap partai politik.
Sebanyak 46,96 persen publik mengetahui informasi mengenai partai politik dari pemberitaan di media massa. Hal ini berdasarkan hasil survei Pol-tracking, yang dilakukan pada 13 September-11 Oktober 2013 dengan jumlah responden 2.010 dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Kemudian pada 16-23 Desember 2013, dengan responden 1.200 dan margin error 5 persen. Survei dilakukan di 33 provinsi secara serentak. Berdasarkan riset media monitoring, berita-berita media yang dijadikan acuan publik meliputi kebijakan politik, kasus hukum, kegiatan partai, dan pencapresan.
Hasil survei juga menyebutkan, publik lebih banyak mengakses televisi untuk mengetahui berbagai informasi mengenai partai politik. Padahal, media televisi lebih banyak menyoroti kasus hukum, yaitu sebanyak 43 persen. Sementara kebijakan publik 12,7 persen, pilkada 5,5 persen, pencapresan 2,8 persen.
Khusus untuk kasus hukum, partai yang paling banyak disorot media sepanjang 2013 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 46,7 persen, Partai Demokrat 20,5 persen, Partai Golkar 31,9 persen, dan PDI-P 7,3 persen.
“Kondisi tersebut sangat beralasan karena kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi dari parpol tersebut,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda AR dalam acara rilis survei nasional Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013 – Menangkap Tren Tone Berita dan Elektabilitas di Hotel Morrissey, Jakarta.
Pun demikian, kasus-kasus korupsi menyebabkan PKS (23,87 persen), Demokrat (20,53 persen), dan Golkar (19,1 persen) memiliki tone pemberitaan negatif paling tinggi dari partai lain. Ketiganya juga memiliki pemberitaan tone negatif yang lebih dominan ketimbang berita tone positif.
Parpol dengan berita tone positif tertinggi ditempati Partai NasDem dengan persentase 34,54 persen. Disusul Hanura 31,9 persen, PDI-P 26,26 persen, dan Gerindra 26,19 persen. Sementara PKS hanya mendapat 17,01 persen, Demokrat 12,56 persen, dan Golkar 16,53 persen.
Untuk PDIP, meski ada kadernya yang menjadi kasus korupsi, namun wacana pencapresan Joko Widodo menyelamatkan PDI-P dari munculnya pemberitaan tone negatif dengan tema kasus hukum
“Wacana capres Jokowi mampu mengimbangi pemberitaan negatif soal kasus korupsi,” kata Hanta.
Pemberitaan tentang pencapresan Jokowi menjadi paling banyak kedua dengan persentase 20,5 persen setelah berita tentang kebijakan politik PDI-P sepanjang 2013 sebesar 26,7 persen.
“Kedua tema itu paling melekat pada PDI-P sepanjang 2013,” ujarnya.
Menurut Hanta, bulan September merupakan frekuensi tertinggi pemberitaan PDI-P di 2013 terkait pencapresan Jokowi dan kader PDI-P lainnya. Frekuensi pemberitaan tertinggi kedua dengan tema yang sama pada PDI-P juga terjadi di bulan Desember.***
sumber: viva
