Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Anggota DPRD Rokan Hulu, Ismail Hamkaz, SAg,Msi meminta Pemerintah Rokan Hulu segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Aanggaran Dana Desa (ADD) agar tidak membingungkan aparat Desa dalam proses administrasi dilapangan.
“Kita berharap Perbup ADD segera dikeluarkan, agar tidak membingungkan aparat Desa. Aparat Desa tidak mengetahui besaran dana perdesa yang mereka terima. Pihak BPMPD hanya mengeluarkan surat edaran agar pihak Desa mengajukan honor Kadus, kaur, sekdes, kades dan BPD kades selama 4 bulan terakhir hingga April. Itupun belum termasuk dana RT/RW dan imam masjid,” katanya, Senin (7/7/14).
“Saya menghormati surat edaran yang di keluarkan olen BPMPD tentang pencairan gaji selama 4 bulan sebagai salah satu solusi, namun kami sangat berharap dalam surat edaran itu hendaknya dimasukkan juga gaji utk RT/RW dan imam mesjid, persoalannya jk hanya utk kades, sekdes, kaur dan BPD desa, dimana letak hati nurani aparat desa utk membagikannya, sedangkan utk RT/RW belum bisa mereka cairkan padahal mereka saling ketergantungan dalan dimensi pekerjaan,” tukasnya lagi.
Dia juga berharap ada kebijakan dari Pemkab Rokan Hulu menuju terbaik 2016 dengan mengeluarkan peraturan bupati tentang anggaran dana desa ( ADD ) Secepat cepatnya dan sesingkat-singkat nya, sehingga proses pembangunan bisa berlangsung dgn baik dan akuntable serta merakyat untuk menciptakan good goverment and clean goverment.***(acce)
