JAKARTA (SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs H Achmad MSi menerima piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, M. Chatib Basri.
Piagam penghargaan diterima Achmad bertepatan Acara Malam Apresiasi, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014, dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta.
Bupati Rohul salah satu dari 136 Bupati dan Walikota se Indonesia yang menerima penghargaan dari Menkeu RI. Sebagai bentuk motivasi Pemerintah Pusat terhadap kepala daerah atas komitmen dan konsisten dalam menata pengelolaan keuangan yang terbaik.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Chatib Basri mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh penyelenggara pengelolaan keuangan Negara. Karena penghargaan yang meraih Opini WTP dari BPK RI yang diberikan ini, wujud penghargaan pemerintah pusat atas upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Usai menerima penghargaan, Bupati Rohul Drs H Achmad MSi kepada wartawan, Jumat (12/9/2014) malam menyebutkan penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan RI ini merupakan apresiasi atas apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menatakelola keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilatas.
Menurutnya, penghargaan yang diterima ini Pemkab Rohul konsisten dalam tata kelola keuangan yang baik dan dapat mencegah penyimpangan penyelewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Konsisten disini, yaitu terhadap sistim akuntabilitas yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.Oleh sebab itu, harusdikelola secara baik dan secara professional oleh aparatur.
“Perlu diberikan pelatihan dan bimbingan pada aparatur khususnya dalam pengelolaan keuangan. Ini Komitmen kita kedepan, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dipentingkan kemudian professional aparatur harus dikedepan,” sebutnya.
Penghargaan ini, salah satu bentuk hasil komitmen Pemkab Rohul dalam penggunaan anggaran se efisien dan se efektif mungkin.
“Penilaian WTP dari BPK RI ini, sifatnya secara keseluruhan. kita konsisten pada aturan yg ada, antara lain tepat waktu pelaporan, penggunaan anggaran dengan pesertanse 55 persen untuk public dan 45 persen untuk aparatur,”ujarnya.
Penilaian lain dari BPK RI, tambahnya transparansi dalam sistim pengelolaan keuangan, salah satunya dalam pelelangan kegiatan proysekmenggunaka LPSE artinya semua orang bisa akses kebijakan pemerintah didalam APBD.
”Ini salah satu poin penilaian.Kita berharap prediket opini WTP dapat dipertahankan dimasa mendatang. Pemkab tetap konsistem dalam mengelola keuangan daerah sesuai peraturan yang ada,” tutup Achmad.***(Advertorial/Hms/ran)
