Rokan Hulu (SegmenNews.com)- Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi melantik dan mengambil sumpah jabatan 247 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di 47 desa di Rokan Hulu, di Gedung Wanita Permaisuri Pasir Pengaraian.
Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul Drs Budhia Kasino, para kepala dinas, badan dan kantor, Camat di lingkungan Pemkab Rohul serta kepala desa di Rohul
Bupati Rohul Drs H Achmad MSi meminta kepada seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Rokan Hulu untuk dapat memahami tugas pokok dan fungsinya.
BPD secara legalitas merupakan lembaga institusi yang telah diatur oleh undang-undangu.”Jadi BPD itu mitra atau patnernya Kades, dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta sosial kemasyarakatan.Perlu dipahami tupoksinya, bukan justru memfitnah, menuding yang tidak-tidak.”jelas Bupati Achmad, Selasa (9/12/2014).
Dia menyebutkan, Kepala Desa dan BPD harus bersinergi dan meningkatkan koordinasi.Karena kedua lembagaitu, bahagian dari pemerintahan, mereka harus sukseskan program pemerintah.”Harus ikut arahan pemerintah, harus amankan dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena mereka digaji dari uang rakyat.Jadi saya tegaskan Anggota BPD yang dilantik bahagian dari pemerintah, tolong pahami itu.Baik buruknya, itu pemerintah dan pimpinan.Apa yang menjadi kebijakan Pemkab, Camat, kades didukung, sepanjang itu kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,”sebutnya.
Orang nomor satu di Rokan Hulu itu meminta BPD harus netral dan tidak terlibat politik praktis.Selain menuntut hak, namun kewajibannya juga seimbang dengan melaksanakan tupoksinya.”Sebenarnya tupoksi BPD di Rohul sudah berjalan.Karena mereka setelah dilantik diberikan Bimtek tentang tupoksinya bahkan BPD studi banding ke Jawa.Jadi saya kira sudah cukup untuk pembekalannya, tapi tergantung dari masing-masing pribadi.”jelasnya
Dia menyebutkan, tahun 2015 beberapa dana baik dari APBN, APBD akan dikucurkan ke desa.Kalau ditotalkan dana desa yang akan diterima sekitar Rp2 milyar.Diharapkan penggunaan dana ini benar-benar tepat sasaran dan program pro rakyat.
“BPD Lakukan kerjasama yang baik dengan kades, bukan intai mengintai kesalahan.Dana yang dikucurkan itu, untuk perbaikan infrastruktur dan kemajuan desa,” katanya.***(adv/hum)
