Pekanbaru (SegmenNews.com)- Walaupun Provinsi Riau dikenal sebagai Provinsi kaya minyak, namun hingga saat ini Riau belum memiliki tenaga ahli dibidang perminyakkan, maupun pengelolaan CPO kelapa sawit, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh orang asing.
Dewan Energi Nasional (DEN) Prof Ir Rinaldy Dalimi Msc PhD menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau butuh satu langkah untuk menjadi pusat energi, yakni mempersiapkan tenaga ahli. Jika ada, Riau bisa mengambil kembali, pengelolaan perminyakan oleh Cevron. Apalagi kontrak perusahaan asing ini akan berakhir sekitar lima tahun lagi. Dan CPO dari perusahaan asing,
“Untuk itu diharapkan kepada Pemprov dan DPRD untuk bisa mempersiapkan tenaga tenaga ahli dibidang energi mulai dari sekarang. Sehingga putra putri Riau bisa mengelola Sumber Daya Alam, didaerah sendiri,” Rinaldi di Aula Pasca Sarjana Universitas Riau dalam rangka sosialisasi kebijakan energi nasional 2014-2019.
Putra asal Riau ini menyarankan, Pemrov Riau harus bisa meminta Cevron dan perusahaan CPO untuk melatih, membina dan mendidik dalam pengelolaan pertambangan. Setelah kontrak perusahaan tersebut habis, maka pengelolaannya bisa dilanjutkan dengan baik.
“Hal ini sama dengan menukar taplak meja, kainnya ditukar, namun buah buahan diatas meja tidak jatuh,” ujat Rinaldi yang didampingi oleh ahli konstruksi, Prof Sugeng.
Sebagai bentuk dukungan dari pusat, DEN akan menjalin kerjasama UIR dibidang energi perminyakkan. Sebab jurusan tekhnik perminyakan hanya ada satu di Riau. Kedepan Pemrov dapat membuat jurusan teknik disetiap Perguruan Tinggi di Riau. Sehingga mampu menamatkan tenaga ahli diberbagai bidang tekhnik energi.
Rinaldi mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membeli energi listrik dengan harga tinggi ke Negara Malaysia. Padahal air bersumber dari sungai Kalimantan, sementara negara itu cuma membangun pembangkit listrik saja. Jika dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dihitung harganya jauh lebih murah.
Hal serupa ditakutkan terjadi di Riau. Seperti Batu Bara di Cirenti Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh orang asing untuk membangun PLTU kemudian dijual lagi ke Riau. Maka Riau akan bertambah terpuruk dalam bidang ekonomi karena tidak memiliki tenaga ahli dibidang energi.
“Mulai dari sekarang Pemerintah Daerah harus bisa mengambil kebijakan energi. Yakni dengan mempersiapkan tenaga ahli. Dan jangan mau menerima hadiah atau dinina bobokkan oleh perusahaan asing. Sementara energi kita diambilnya kemudian dijual kembali kepada kita. Akan tetapi pemerintah haru bisa memperkerjakan anak Riau diperusahaan tersebut sesuai dengan keahliannya,” tegas Rinaldi.***(advertorial/chir)
